DPP FPI API Duga Kuat Mulyono & Geng Dalangi Demo Anarkis: Berlanjut Makzulkan Prabowo lalu Naikkan Gibran

Aziz Yanuar mengecam keras berbagai tindakan anarkis yang terjadi dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum selama beberapa hari terakhir di Jakarta. "Kami dari DPP FPI API menyatakan mengecam keras dan sangat menyesalkan hal itu dapat terjadi," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima pada 28 Agustus 2025. Ia menjelaskan bahwa aksi-aksi tersebut telah merusak fasilitas umum, memblokir jalan, dan melumpuhkan transportasi publik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Menurutnya, kekacauan ini bukan sekadar ekspresi spontan, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar untuk mengganggu ketertiban sosial. Lebih dalam, Aziz Yanuar mendesak penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelaku langsung maupun aktor di balik layar. "Kami meminta penegak hukum dan pemerintah menindak tegas seluruh pihak yang anarkis itu dan juga mengusut serta menangkap seluruh aktor intelektual di belakang aksi-aksi tidak bertanggung jawab serta cenderung mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat itu," tegasnya. Ia yakin bahwa ada dalang yang mendalangi rangkaian peristiwa ini, dan penindakan segera diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang bisa mengancam roda pemerintahan.

Dalam konteks demo yang terjadi pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, situasi memang berubah ricuh setelah massa mulai merusak pos polisi dan fasilitas sekitar, dengan polisi menangkap setidaknya 15 orang, di antaranya 11 diduga terkait kelompok anarko. Aziz Yanuar menyoroti sikap aparat keamanan yang dinilainya terlalu lunak dalam menyikapi kekacauan tersebut. "Anehnya aparat keamanan bersikap sangat lunak dalam menyikapi anarkisme tersebut. Kenapa ini bisa terjadi?" tanyanya retoris dalam pernyataan tersebut. Ia memperluas analisisnya dengan menyebut bahwa pola ini seolah dirancang: mulai dari kebijakan oknum pejabat yang provokatif, diikuti reaksi massa anarkis, dan dibiarkan oleh aparat. Hal ini, menurutnya, menciptakan lingkaran setan yang merugikan stabilitas negara, terutama di tengah transisi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto yang baru saja dilantik.

Lebih lanjut, Aziz Yanuar menduga kuat adanya pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk agenda politik lebih besar. "Diduga kuat 'Mulyono' dan gengnya ada di balik aksi-aksi meresahkan ini," jelasnya pada 28 Agustus 2025, tanpa merinci lebih jauh identitas yang dimaksud, meski dugaan ini sering dikaitkan dengan kelompok politik lawan. Ia menambahkan bahwa aksi beruntun dua hari tersebut tampaknya sudah diarahkan untuk bentrok dan merusak, dengan media turut berperan dalam memperbesar isu. "Beberapa media televisi seperti diorkestrasi untuk menayangkan berjam-jam aksi tersebut tanpa jeda iklan, berapa kah biayanya?" ucapnya kritis. Pernyataan ini memperdalam kekhawatiran bahwa ada orkestra pembusukan pemerintahan dari dalam, dikombinasikan dengan media dan massa yang sumbernya tidak jelas, yang pada akhirnya bisa mengancam fondasi demokrasi Indonesia.

Aziz Yanuar menggambarkan pola yang jelas dalam rangkaian peristiwa demo ricuh ini: inkompetensi pejabat memicu reaksi anarkis, yang kemudian dibiarkan oleh aparat dan diekspos habis-habisan oleh media. "Sehingga jelas sangat polanya: inkompetensi pejabat—reaksi anarkis massa—media spot ini habis-habisan—pembiaran aparat keamanan," tuturnya dalam pernyataan 28 Agustus 2025. Ia menilai ini sebagai orkestra terencana untuk membusuk pemerintahan dari dalam, dengan kombinasi elemen media dan massa yang entah dari mana asalnya. Dugaan ini diperkuat oleh fakta bahwa pada demo 25 Agustus 2025, massa menyebar ke berbagai titik strategis di Jakarta, menyebabkan kemacetan parah dan kerusakan fasilitas, termasuk pembakaran motor dan pos polisi, seperti yang dilaporkan oleh saksi mata di lokasi. Menurutnya, sikap lunak aparat hanya memperburuk persepsi publik bahwa ada pembiaran disengaja, yang pada gilirannya mengerosi kepercayaan terhadap institusi negara.

Belakangan, tudingan politik semakin mengemuka ketika partai kecil berwarna merah tiba-tiba menuding Prabowo gagal menangani situasi. "Lalu belakangan partai kecil yang tau-tau naik berwarna merah itu tiba-tiba menuding Prabowo gagal, lalu berlanjut dengan makzulkan Prabowo kemudian naikkan Gibran," ujar Aziz Yanuar tegas pada tanggal yang sama. Ia memperingatkan bahwa skenario ini sangat berbahaya, berpotensi membawa "geng Solo" kembali berkuasa dan melanjutkan apa yang disebutnya sebagai kesengsaraan berpuluh tahun akibat kerusakan dari kelompok tersebut. Analisis ini memperluas diskusi ke ranah politik nasional, di mana transisi kekuasaan pasca-pemilu sering dimanfaatkan untuk destabilisasi, terutama dengan adanya demo buruh pada 28 Agustus 2025 yang menuntut reformasi pajak dan isu HOSTUM, meski aksi tersebut berlangsung lebih damai dengan massa mulai membubarkan diri siang hari.

Aziz Yanuar menekankan urgensi bagi intelijen, penegak hukum, dan TNI untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat. "Maka itu pihak intelejen dan penegak hukum termasuk TNI sebagai aparat keamanan wajib untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat," desaknya dalam pernyataan 28 Agustus 2025. Ia yakin bahwa penindakan ini akan didukung oleh masyarakat waras, karena aksi anarkis tidak hanya meresahkan tapi juga mengganggu stabilitas roda pemerintahan Prabowo. Lebih jauh, ia menghimbau presiden untuk tetap dekat dengan ulama dan tokoh agama yang konsisten, karena "ulama dan umat tidak mungkin berkhianat pada negara dan bangsa," ucapnya. Pernyataan ini memperdalam perspektif bahwa solusi jangka panjang terletak pada penguatan hubungan antara pemimpin dan tokoh spiritual untuk mencegah adu domba.

Sumber: depokraya