Sehingga, IKN yang bukan program unggulan Prabowo tentu akan ditinggalkan.
“Karena itu, wajar saat ia (Joowi) tidak berkuasa lagi, IKN berpeluang mangkrak,” kata Jamiluddin.
Lagipula, menurut Jamiluddin, keputusan Presiden Prabowo itu lebih baik, daripada IKN terus dipaksakan sementara banyak rakyat yang tidak menghendakinya.
“Prabowo sudah semestinya berpihak kemauan rakyat daripada mewujudkan ambisi Jokowi. Itu pun kalau Prabowo masih merasa memimpin di negara demokrasi,” pungkasnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2025.
Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gerindra Siap Tampung Gelombang Besar Kader Projo, Dasco: Kita Siap!
Projo Ganti Logo: Tak Pakai Wajah Jokowi Lagi, Ini Alasannya
Usulan Double Track Megawati vs Kereta Cepat Whoosh: Polemik Utang dan Prioritas
Kasus Ijazah Jokowi: Polda Metro Segera Gelar Perkara, Tersangka Akan Ditetapkan