Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), karena dalam fakta persidangan terbukti menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU demi menjalin hubungan di luar nikah dengan seorang perempuan yang bertugas sebagai PPLN Den Haag.
Tindakan Hasyim kepada korban berinisial CAT bukan hanya dalam bentuk pelecehan seksual verbal, tetap juga secara fisik dengan cara melakukan komunikasi secara intens dan pertemuan-pertemuan di luar pekerjaan.
Hasyim bahkan didapati membiayai tiket pesawat CAT dari Belanda ke Indonesia, dan memfasilitasi penginapan yang bersebelahan dengan apartemennya yang berfungsi sebagai ruang kerja pengganti karena kantor KPU sedang direnovasi, di Oakwood Suites Kuningan, Jakarta Selatan, pada September 2023.
Tak cuma itu, Hasyim juga memfasilitasi CAT baik untuk tiket pesawat maupun penginapan ketika menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) PPLN Singapura dan juga Belanda.
Bahkan di sela-sela pelaksanaan Bimtek PPLN Belanda di Amsterdam, Hasyim terbukti membujuk CAT untuk melakukan hubungan badan, dan akhirnya terjadi hubungan badan di Van Der Valk Hotel Amsterdam, Belanda.
"Bahwa dalam sidang pemeriksaan Pengadu mengaku pada malam hari 3 Oktober 2023 Pengadu dihubungi Teradu untuk datang ke kamar hotel Teradu. kemudian Pengadu datang ke kamar hotel Teradu dan berbincang di ruang tamu kamar Teradu," beber Dewi.
"Dalam perbincangan tersebut Teradu membujuk Pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya Pengadu terus menolak, tapi Teradu terus memaksa Pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi," urai Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo membacakan poin pertimbangan putusan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gubernur Riau Abdul Wahid Pakai Uang Hasil Pemerasan Rp2,25 Miliar untuk Pelesiran ke Inggris & Brasil: Fakta KPK
MKD Tak Penuhi Tuntutan 17+8: 5 Anggota DPR RI Diadili, Tak Ada yang Dipecat
Said Didu Kritik Pernyataan Prabowo Soal Whoosh: Berisiko dan Dianggap Lindungi Pihak Terduga
Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka KPK: Diduga Minta Jatah Preman Rp7 Miliar