Untuk itu diperlukan political will, dimana pemerintah mengalokasikan APBN dan APBD untuk masalah perumahan dan menyediakan tanah di lokasi strategis, sebagai bentuk komitmen awal pemerintah.
"Belum dikenal dan dipercayanya BP Tapera tapi sudah ada pemotongan, pemerintah telah melakukan tindakan berisiko tinggi. Bagaimana jika akhirnya kasus seperti Asabri atau Jiwasraya terjadi kembali?" tandas Mardani.
Sumber: RMOL
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Reaksi Jokowi Soal Logo Projo Dihapus: Dukung Prabowo, Benarkah?
Ustaz Abdul Somad Bantah Gubernur Riau Terjaring OTT KPK, Ini Faktanya
Projo Gabung Gerindra: Kuda Troya Jokowi untuk Dua Periode Prabowo-Gibran?
Budi Arie Setiadi Gabung Gerindra: Strategi Politik atau Bunuh Diri? Ini Kata Pengamat