GELORA.ME -Keheranan Ombudsman RI atas kebijakan penerintah mengimpor beras di tahun politik seperti sekarang ini, menyisakan tanda tanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa masyarkat berhak tahu alasan pemerintah mengimpor beras di tahun politik.
“Karena di situ bisa terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan berpotensi banyaknya korupsi,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (19/9).
Lagipula, menurut Ujang, langkah pemerintah mengimpor komoditas beras dari luar negeri seperti menegasikan karakter negara Indonesia yang notabene adalah negara agraris.
“Kenapa kita tidak menggunakan beras petani kita? Kenapa petani tidak diberdayakan secara maksimal? Katanya kita negara agraris? Tapi kenapa setiap tahun politik selalu impor beras. Ini kan publik mengerti mempertanyakan itu semua,” tegas Dosen Ilmu Politik Univeritas Al-Azhar Indonesia ini.
Ujang menilai wajar jika publik berasumsi tentang kebijakan pemerintah mengimpor beras menjelang pemilu seperti saat ini. “Ya jangan-jangan dugaan masyarakat benar bahwa selama ini impor itu menjadi salah satu jalan mulus untuk mencari pundi-pundi pendanaan? Bisa jadi pundi-pundi pendanaan itu untuk menopang pemilu?” tanyanya.
“Kalau ini benar kalau ini betul-betul terjadi, rusak bangsa ini,” demikian Ujang.
Artikel Terkait
Jaksa Agung Mutasi Nurcahyo ke Kajati Kalteng, Ini Profil dan Kasus Besar Nadiem yang Pernah Ditanganinya
Polisi Gadungan Asal Magetan Tipu Perempuan Tuban Rp 170 Juta Lewat Modus Pacaran, Ini Barang Buktinya
Perbedaan Mendasar Kasus Ira Puspadewi dan Tom Lembong: Analisis Lengkap
Muhammad Kerry Bantah Ayahnya Riza Chalid Terlibat Korupsi Pertamina Rp285 Triliun