GELORA.ME -Keheranan Ombudsman RI atas kebijakan penerintah mengimpor beras di tahun politik seperti sekarang ini, menyisakan tanda tanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bahwa masyarkat berhak tahu alasan pemerintah mengimpor beras di tahun politik.
“Karena di situ bisa terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan berpotensi banyaknya korupsi,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (19/9).
Lagipula, menurut Ujang, langkah pemerintah mengimpor komoditas beras dari luar negeri seperti menegasikan karakter negara Indonesia yang notabene adalah negara agraris.
“Kenapa kita tidak menggunakan beras petani kita? Kenapa petani tidak diberdayakan secara maksimal? Katanya kita negara agraris? Tapi kenapa setiap tahun politik selalu impor beras. Ini kan publik mengerti mempertanyakan itu semua,” tegas Dosen Ilmu Politik Univeritas Al-Azhar Indonesia ini.
Ujang menilai wajar jika publik berasumsi tentang kebijakan pemerintah mengimpor beras menjelang pemilu seperti saat ini. “Ya jangan-jangan dugaan masyarakat benar bahwa selama ini impor itu menjadi salah satu jalan mulus untuk mencari pundi-pundi pendanaan? Bisa jadi pundi-pundi pendanaan itu untuk menopang pemilu?” tanyanya.
“Kalau ini benar kalau ini betul-betul terjadi, rusak bangsa ini,” demikian Ujang.
Artikel Terkait
Ahok di Sidang Korupsi Pertamina: Dorong Periksa Erick Thohir dan Jokowi untuk Ungkap Tuntas
Kritik Sejarawan JJ Rizal: Menteri Muda Era Revolusi vs Sekarang, Mana yang Lebih Matang?
KPK Minta Noel Ebenezer Buka Suara Soal Parpol K di Sidang, Bukan di Media
Menteri PU Dody Hanggodo Terbata-bata Dicecar DPR Soal Anggaran Bencana, Ini Kronologinya