"Sehingga wajar masyarakat mempertahankan tanah leluhurnya," tambahnya.
KPI meminta agar pemerintah menghentikan segala upaya tindakan represif kepada masyarakat di Pulau Rempang karena tindakan tersebut sangat melukai hati masyarakat.
"KPI yakin dan percaya bahwa masyarakat Rempang tidak menolak investasi dan mendukung program pemerintah sepanjang tidak merugikan masyarakat," ungkapnya.
"Pemerintah harus mencari jalan tengah, memenuhi tuntutan masyarakat, dan jika ada relokasi harus dipastikan masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak serta memprioritaskan mata pencaharian mereka setelah direlokasi," jelas dia.
Atas tindakan represif tersebut, KPI mengutuk segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi membuat anak-anak sekolah panik dan meminta Kapolri serta Panglima TNI segera menarik personelnya dari Pulau Rempang.
"Segera hentikan tindakan represif dan pemerintah harus bangun komunikasi yang intensif agar masyarakat Rempang tidak merasa dirugikan oleh investasi tersebut," imbuhnya.
Pitra mendorong pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya dengan menurunkan aparat untuk melukai hati rakyat.
"Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila dan kurang mengedepankan kebijaksanaan dalam permusyawaratan sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila," demikian Pitra.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Reshuffle Kabinet Prabowo 2024: Juda Agung Wamenkeu, Sugiono Menko, dan Isu Pergantian Menkomdigi
Ahok di Sidang Korupsi Pertamina: Dorong Periksa Erick Thohir dan Jokowi untuk Ungkap Tuntas
Kritik Sejarawan JJ Rizal: Menteri Muda Era Revolusi vs Sekarang, Mana yang Lebih Matang?
KPK Minta Noel Ebenezer Buka Suara Soal Parpol K di Sidang, Bukan di Media