Punya Mazhab AHY Harus Cawapres, Pengamat Sebut Demokrat Bisa Jadi Gelandangan Politik

“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” tambahnya.

Ginting mengungkapkan bahwa Dalam uu pemilu 2017, ada persyaratan wajib bahwa Parpol harus memilih Capres-Cawapres ikut dalam Pilpres, apabila tidak maka dalam pemilu berikutnya tidak diperkenankan ikut pemilu.

Opsi membangun koalisi baru sebagaimana wacana yang berkembang di mana PPP DAN Demokrat bekerja sama dengan merayu PKS disebut tidak akan mudah.

Hal ini karena menurut Ginting PKS tidak semudah itu dirayu untuk cabut dukungan dari Anies. Pun memunculkan nama baru di luar 3 nama yang sudah ada dinilai sulit untuk bersaing di Pilpres 2024.

“Menurut saya PKS tidak semudah itu untuk ditarik-tarik, mengapa? Karena proses di PKS panjang harus melewati majelis syura, sekarang saja PKS sedang mempersiapakan rapat majelis syura untuk membawah posisi Muhaimin sebagai Cawapres Anies Baswedan, mereka tidak mau direcoki,” jelasnya.

“Publik tidak akan melihat dari 3 figur ini, kalau ada poroslain, itu tipis kemmungkinan dia bisa bersaing untuk pilpres,” tambahnya.

Demokrat Tak Syaratkan AHY Jadi Cawapres

Sementara itu, Demokrat mengungkapkan pihaknya tidak akan mempersyaratkan agar AHY jadi Cawapres di koalisi lain.

"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/23).

Sumber: suara