Sepak Terjang Susi Pudjiastuti, Mendadak Masuk Radar Bakal Cawapres Anies

Susi Pudjiastuti resmi menjabat sebagai Menteri KKP pada 26 Oktober 2014. Selama memegang jabatan itu, ia menelurkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial. Namun ternyata, berdampak positif untuk kelestarian laut Indonesia.

Susi dikenal tegas dalam memberantas penangkapan ikan illegal. Ia tak ragu memerintahkan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sejumlah kebijakan yang dibuat Susi, salah satunya melarang penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukat hela (trawis) dan pukat tarik (seine nets).

Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster, sebab ia yakin halitu dapat merusak ekologi dan hanya menguntungkan petambak dari negara lain.

Tak Ragu Kritik Pemerintahan Jokowi

Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, Susi tak ragu mengeritik kebijakan pemerintah Joko Widodo di periode kedua, terutama yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

1. Kritik ekspor pasir laut

Susi pernah mengeritik kebijakan pemerintah Jokowi dalam memberikan izin pda ekspor pasir laut.

Melalui akun Twitternya @susipudjiastuti, secara terbuka ia meminta pada Presiden Jokowi agar kebijakan tersebut dibatalkan, karena akan menimbulkan kerugian lingkungan yang lebih besar.

2. Kritik karantina pejabat di rumah

Ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia, Susi sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membolehkan karantina di rumah bagi para pejabat.

Hal ini berbeda dengan masyarakat yang harus melakukan karantina di tempat khusus yang ditunjuk, seperti Wisma Atlet, rumah sakit dan hotel.

"Kenapa perbedaan itu ada karena yang sini pejabat dan sono masyarakat. Seingat saya virusnya sama. Masyarakat mau gratis wajar. Pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri," cuitnya, Selasa 21 Desember 2021.

3. Kritik ekspor benih lobster

Ketika menjabat sebagai Menteri KKP, Susi Pudjiasturi pernah mengeluarkan kebijakan melarang ekspor benih lobster. Namun larangan itu dicabut oleh Menteri KKP penggantinya, yakni Edhy Prabowo.

"Lobster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita menjual bibitnya. Dengan harga seperseratusnya pun tidak," tulis Susi di akun Instagramnya, Selasa 10 Desember 2019.

4. Kritik kebijakan impor beras

Tak hanya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, Susi juga mengkritik kebijakan pemerintah mengenai impor beras.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak diperlukan, sebab masyarakat Indonesia yang mempu memproduksi beras berlimpah di sejumlah daerah.

"Pak Presiden yth, mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yang panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kepada Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yang lain. Jokowi, KemenBUMN, Kementan Kemendag," cuit Susi Pudjiastuti di akun Twitter-nya, pada 16 Maret 2021.

Sumber: suara