Pigai mengungkapkan bahwa sebelum voting, telah dilakukan lobi intensif antara Indonesia dan Thailand yang melibatkan Wakil Menteri HAM. Namun, karena Thailand bersikeras, akhirnya ditempuh jalan pemungutan suara terbuka.
Tunggu Penetapan Resmi 8 Januari 2026
Meski hasil voting sangat mendukung, Pigai menegaskan proses belum sepenuhnya rampung. Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan dan mendukung agar penetapan resmi dapat disahkan dalam sidang yang dijadwalkan.
"Kita tetap berdoa agar tanggal 8 Januari 2026 Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026," pungkas Menteri Natalius Pigai.
Kemenangan ini menjadi catatan sejarah diplomasi HAM Indonesia dan menempatkan negara dalam posisi strategis untuk memimpin isu-isu hak asasi manusia global di tahun mendatang.
Artikel Terkait
Doktif Tersangka Pencemaran Nama Baik Richard Lee: Kronologi Lengkap & Pasal UU ITE yang Dijeratkan
SBY Minta Publik Stop Bandingkan Penanganan Banjir: Bencana Tidak Bisa Dibandingkan
Mutasi TNI 2025: Letjen Widi Prasetijono, Eks Ajudan Jokowi, Diproses Hukum Kasus TPPU
Gugatan Ijazah Jokowi Ditolak: Analisis Lengkap Alasan Hukum & Prospek Kasus