MBG Tetap Dibagi Saat Libur Sekolah, DPR Kritik Keras: Prioritas Gizi atau Anggaran?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah tetap dilaksanakan selama masa libur sekolah akhir tahun 2025/2026. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit antara tujuan pemenuhan gizi anak dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Pelaksanaan MBG di Masa Libur Sekolah

Meski sekolah libur dari 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, siswa tetap diharuskan datang ke sekolah untuk mengambil paket MBG. Program andalan pemerintah ini dirancang untuk menjamin asupan gizi harian anak sekolah. Namun, pelaksanaannya saat sekolah tutup menuai kritik dari anggota DPR RI yang menilai ada potensi penyimpangan dari tujuan utama perbaikan gizi.

Kritik Tajam dari DPR RI Soal Kualitas dan Anggaran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, secara terbuka mempertanyakan relevansi dan kualitas distribusi MBG saat libur. Ia menyoroti dominasi makanan kemasan dalam paket yang dibagikan.

"Saya sangat semangat ketika mendengar BGN menyatakan akan melarang ultra-processed food untuk MBG. Kenyataannya di lapangan justru berbeda," ujar Charles.

Charles menegaskan, tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi anak secara nyata. Jika yang dibagikan adalah makanan kemasan bernilai gizi terbatas, esensi program bisa hilang. Ia juga mengkritik kemungkinan program ini hanya untuk mengejar serapan anggaran akhir tahun, dan menyarankan sisa anggaran dialihkan untuk bantuan yang lebih mendesak, seperti untuk penyintas bencana.

Keragaman Paket dan Tantangan Gizi Seimbang

Di lapangan, paket MBG selama liburan menunjukkan ketidakseragaman. Di Kabupaten Langkat, misalnya, siswa menerima susu, buah, dan kurma dengan porsi berbeda sesuai jenjang kelas. Meski diklaim sebagai upaya menjaga standar gizi, ahli gizi mengingatkan bahwa makanan kemasan memiliki keterbatasan dalam memenuhi nutrisi seimbang, seperti protein segar dan serat.

Dilema Kebijakan dan Jalan Ke Depan

Kebijakan MBG saat libur sekolah menempatkan pemerintah pada posisi dilematis: antara menjamin hak gizi anak setiap hari dan menjaga kredibilitas program. Kritik dari DPR seharusnya menjadi alarm perbaikan. Ke depan, pemerintah perlu memastikan transparansi anggaran, evaluasi menu berbahan segar, dan pengawasan distribusi yang ketat.

Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi SDM Indonesia. Namun, tanpa eksekusi yang tepat, sensitif terhadap konteks, dan fokus pada kualitas gizi nyata, program ini justru berisiko menimbulkan skeptisisme masyarakat.