Mahfud MD Pertanyakan Jaminan Indonesia ke China untuk Proyek Kereta Cepat Whoosh: Analisis Kontroversi & Risiko Utang

Mahfud menilai penyelidikan dugaan korupsi di proyek Whoosh harus dimulai dengan mengusut dokumen kesepakatan Indonesia dengan China. Ia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari dan memeriksa dokumen perjanjian kontrak tersebut.

"Kita tidak berharap ini terjadi pada Indonesia, tetapi itu [tindakan mengambil agunan] sudah dilakukan China ke negara lain, sedangkan kita tidak tahu dokumen [jaminan yang diberikan Indonesia ke China]," tutur Mahfud. "Oleh sebab itu, menurut saya, dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat."

Kontroversi Alih Kerjasama Whoosh dari Jepang ke China

Proyek kereta cepat sebenarnya merupakan gagasan Jepang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) telah melakukan studi kelayakan dan menawarkan investasi sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan skema Government-to-Government (G2G), bunga pinjaman hanya 0,1 persen per tahun, dan tenor 40 tahun.

China kemudian muncul dengan tawaran yang berbeda. Nilai investasi awal yang ditawarkan lebih murah, yakni 5,5 miliar dollar AS, dengan skema Business-to-Business (B-to-B) dan janji tidak membebani APBN serta transfer teknologi.

Pemerintah Indonesia akhirnya memilih proposal China, yang kemudian membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Komposisi sahamnya adalah konsorsium BUMN Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) 60 persen dan konsorsium China (Beijing Yawan HSR Co Ltd) 40 persen.

Pembengkakan Biaya dan Beban Utang Whoosh

Dalam perjalanannya, proyek Whoosh justru mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS. Total investasi proyek membengkak dari rencana awal menjadi 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Sebanyak 75 persen dari biaya investasi ini dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank. Beban utang ini memberikan tekanan keuangan yang signifikan, terutama pada PT KAI sebagai lead konsorsium. PSBI bahkan mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025, dengan porsi kerugian PT KAI mencapai Rp951,48 miliar.

Fakta ini semakin menguatkan kekhawatiran banyak pihak mengenai sustainability keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh dan potensi risikonya bagi negara.