Poseidon, yang secara resmi dikenal sebagai Sistem Multiguna Kelautan Status-6, adalah torpedo bawah air otonom bertenaga nuklir. Laporan menunjukkan daya ledaknya dapat mencapai 100 megaton. Torpedo ini dilaporkan beroperasi dengan kecepatan tinggi hingga 54 knot dan mampu menyelam hingga kedalaman 1.000 meter.
Analis menggambarkan tujuan utama rudal ini sebagai pencegah strategis yang dimaksudkan untuk menerobos sistem rudal anti-balistik AS. Implikasi strategis dan lingkungannya sangat signifikan. Hulu ledak Poseidon diduga merupakan bom kobalt, yang memaksimalkan kontaminasi radioaktif jangka panjang. Sebuah ledakan dapat membuat area seluas 1.700 x 300 kilometer tidak dapat dihuni atau memicu "tsunami nuklir" di kota-kota pesisir.
Pernyataan Resmi tentang Torpedo Poseidon
"Kekuatan Poseidon jauh melampaui rudal antarbenua tercanggih kami, Sarmat. Tak ada yang menandinginya di dunia."
"Ini sungguh jenis senjata yang sangat ampuh yang mampu melumpuhkan atau melumpuhkan seluruh negara dari perang. Saat ini belum ada penawar dan penanggulangannya. Tidak ada yang punya analognya."
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Uji coba sistem Poseidon oleh Rusia terjadi di tengah kembali merebaknya perdebatan global mengenai pengendalian senjata nuklir. Pengamat berpendapat bahwa uji coba ini meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat dan NATO untuk mempertimbangkan kembali kebijakan saat ini dan beradaptasi dengan pengenalan drone nuklir bawah air yang mampu menghindari perisai rudal balistik.
Para pemimpin AS, termasuk Presiden Donald Trump, secara konsisten mendesak Rusia untuk menghentikan eskalasi nuklir dan telah menjatuhkan sanksi yang menargetkan sektor pertahanan dan energi Rusia. Prospek penempatan unit Poseidon di kapal selam Rusia juga menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan nuklir, risiko eskalasi, dan dampak lingkungan yang potensial.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Beri Komitmen Penuh untuk Tuntutan Guru Madrasah Jadi PPPK
Luciano Spalletti Resmi Latih Juventus: Kontrak Hingga Target Liga Champions
OJK Perkuat Pengawasan Digital dengan SupTech dan Kolaborasi untuk Ekosistem Finansial yang Inklusif
Tarif JakLingko Rp 1.000? Respons Terkini Gubernur Pramono Anung