MKB Ditetapkan Sebagai Lembaga Adat Resmi Betawi, Mitra Strategis Pemerintah DKJ

Marullah Matali, Ketua Wali Amanah MKB sekaligus Sekretaris Daerah DKI, menegaskan kondisi internal masyarakat Betawi dalam keadaan solid dan harmonis. "Tidak ada perpecahan maupun pertentangan di tubuh MKB. Seluruh unsur Betawi berkomitmen menjaga kekompakan," ujarnya.

Menurut Marullah, semangat guyub dan rempug menjadi kekuatan utama yang akan terus dipertahankan. "Kami bertekad menjaga kekompakan sebagai modal dasar memberikan dukungan kepada pemerintah," tandasnya.

Kongres Istimewa MKB yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur pada Sabtu (18/10) ini menjadi tonggak sejarah penguatan kelembagaan adat Betawi. Peneguhan ini semakin relevan dengan perubahan status Jakarta menjadi DKJ berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024.

Forum yang diinisiasi Bamus Betawi bersama Bamus Suku Betawi 1982 ini dihadiri sesepuh, tokoh masyarakat, dan perwakilan 171 organisasi Betawi. Melalui kongres ini, MKB disahkan sebagai satu-satunya lembaga adat resmi yang memiliki legitimasi hukum dan adat untuk mewakili kepentingan Betawi dalam pembangunan Jakarta masa depan.