MKB Ditetapkan Sebagai Lembaga Adat Resmi Betawi, Mitra Strategis Pemerintah DKJ

Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025 telah menegaskan posisi Majelis Kaum Betawi (MKB) sebagai lembaga adat resmi masyarakat Betawi. Forum strategis ini menetapkan MKB sebagai mitra pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan di era Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Azis Khafia, pimpinan sidang kongres, mengungkapkan tiga keputusan penting yang dihasilkan. "Pertama, MKB dikukuhkan sebagai wadah kultural dan lembaga adat Betawi yang menjadi mitra strategis pemerintah," jelas Azis di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Keputusan kedua menetapkan kembali Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat dan Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi. Sementara keputusan ketiga mengamanatkan MKB untuk menyusun gagasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Betawi.

MKB melalui tim perumus akan menyempurnakan hasil kongres dan menyerap masukan berbagai pihak untuk memperkuat materi usulan Raperda Pemajuan Kebudayaan Betawi. "Target kami adalah agar masyarakat Betawi memiliki peran lebih signifikan dalam menjawab peluang pembangunan Jakarta ke depan," tegas Azis.