Pejabat BGN Diisi Pensiunan Jenderal TNI dan Jurnalis, Pandji: Apa yang Mereka Pahami Soal Gizi?

GELORA.ME  - Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya sedang dibikin pusing oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, berkat program MBG, kasus keracunan yang menimpa siswa di banyak daerah terjadi di mana-mana.

Ribuan siswa telah jadi korban keracunan MBG, namun hingga kini belum ada yang dijadikan tersangka atas kasus tersebut.

Publik dari berbagai profesi turut menyoroti program MBG, yang dianggap lebih banyak negatifnya ketimbang sisi positifnya.

Salah satu publik figur yang ikut concern pada MBG adalah komedian dan aktivis sosial Pandji Pragiwaksono.

Menurut Pandji, bisa dimaklumi jika sekarang banyak ksus keracunan MBG, karena pejabat teras Badan Gizi Nasional (BGN), yang menyelenggarakan MBG, dominasi figur militer dan non-ahli gizi.

Dalam kanal YouTube Pandji Pragiwaksono yang berjudul Menghentikan MBG Sementara, Pandji mengungkap sejumlah nama petinggi BGN yang berlatar belakang TNI dan kepolisian, bukan dari disiplin gizi, kesehatan masyarakat, atau pangan.

“Mayoritas pejabatnya bukan ahli gizi. Ada pensiunan jenderal, ada mantan polisi, ada juga yang jurnalis. Pertanyaannya, seberapa besar mereka memahami aspek gizi dan kualitas makanan?” ujar Pandji dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (9/10/2025).

Menurut Pandji, penempatan figur militer mungkin dilandasi alasan efektivitas dan efisiensi kerja. 

Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak tepat untuk sektor gizi dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan sensitivitas dan keahlian teknis.

Dalam data yang ia bacakan, terdapat sejumlah pejabat BGN yang berasal dari latar belakang militer, antara lain:

1. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung – Wakil Kepala BGN

2. Brigjen TNI (Purn) Sarwono – Sekretaris Utama

3. Brigjen TNI (Purn) Jimmy Alexander Adirman – Inspektur Utama

4. Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. 

Selain itu, Kepala BGN Dadan Hindayana, diketahui bukan ahli gizi melainkan seorang entomolog (ahli serangga).

Sementara Wakil Kepala Nani S Deyang yang sempat viral karena menangis saat konferensi pers, dikenal sebagai mantan jurnalis.

Menurut Pandji, pendekatan berbasis efektivitas seperti militer tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam urusan pangan dan kesehatan.

“Pemerintah perlu ahli yang paham nutrisi, pengawasan makanan, dan risiko kontaminasi," ujarnya. 

"Efisien itu penting, tapi jangan sampai anak-anak jadi korban karena ketidaktahuan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan terkait dengan beragam kasus menyangkut program MBG.

Dalam aksinya, mereka menyoroti sejumlah persoalan program MBG yang bermasalah diantaranya menimbulkan korban keracunan, standar kualitas yang rendah hingga risiko penyalahgunaan anggaran. Karena itu, mereka menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh program tersebut. Warta Kota/Yulianto (Warta Kota/Yulianto)

Anis mengatakan hasilnya akan diungkap ke publik setelah data didapatkan.

Namun, Anis enggan membocorkan kapan Komnas HAM akan turun ke lapangan.

Hal itu disampaikan Anis usai Konferensi Pers Penyampaian Hasil Penilaian HAM (Pilot Project) terhadap tujuh Kementerian/Lembaga Negara periode 2023 - 2024 di kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/10/2025).

"Terkait beragam kasus (menyangkut MBG) yang ada, nanti Komnas HAM sedang melakukan koordinasi untuk melakukan turun ke lapangan," katanya. 

"Jadi nanti akan kami sampaikan hasilnya ketika kami sudah mendapatkan data itu dari lapangan," imbuh Anis.

Anis juga menanggapi pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut kasus keracunan MBG bukanlah pelanggaran HAM.

Anis mengatakan Komnas HAM telah menegaskan dalam keterangan pers sebelumnya bahwa hak pangan dan gizi adalah hak asasi manusia (HAM). 

"Komnas HAM kan sudah mengeluarkan rilis, bahwa hak pangan dan gizi itu hak asasi manusia. Sehingga dalam implementasinya tentu pemerintah penting untuk memperhatikan aspek-aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pangan yang berkualitas, kemudian juga apabila terjadi kasus (ada) pemulihan. Jadi dimensi HAM-nya itu yang ingin kami dorong," ungkap dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah terus jadi sorotan.

Terutama munculnya sejumlah temuan siswa keracunan setelah mengkonsumsi MBG.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga 25 September 2025 terdapat 5.914 korban keracunan program MBG yang terjadi berbagai daerah.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD – SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.

Program MBG ini sesuai janji Prabowo Subianto saat kampanye calon presiden di Pilpres 2024 lalu

Sumber: Wartakota