Pesan Terbuka People Power dari Pati

Konsolidasi Gerakan rakyat tersebut terjadi setelah munculnya kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. 

Gerakan konsolidasi ini awalnya menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mencabut kebijakan kenaikan pajak tersebut. 

Hal ini mendorong rakyat Pati untuk memberikan support dan dukungan dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang terlihat jelas adalah bantuan logistik berupa minuman, makanan ringan dan berbagai spanduk yang dipusatkan di depan kantor Bupati Pati dan di sekitar Alun-alun Kabupaten Pati. 

Pada akhirnya pada 11 Agustus 2025 Bupati Pati menyatakan permohonan maaf dan menyatakan akan meninjau kembali kebijakan kenaikan pajak tersebut. 

Meski begitu, rakyat Pati terus mengadakan konsolidasi rakyat. Sehingga mencapai puncaknya pada 13 Agustus 2025,  di mana gerakan rakyat sangat besar dari berbagai wilayah Pati berkumpul di depan Kantor Pemkab Pati. 

Dalam demonstrasi besar-besaran tersebut, isu yang diusung menjadi tuntutan agar Bupati Pati mundur dari jabatannya. Bahkan berujung pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan Bupati Pati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. 

Fenomena konsolidasi dan gerakan rakyat Pati tersebut, jelas memberikan pesan terbuka bagi semua komponen anak bangsa. Di mana gerakan konsolidasi rakyat secara suka rela masih ada dan mampu mengkristal menjadi kekuatan besar dalam membangun nalar kritis terhadap pemerintah. Kristalisasi Gerakan tersebut terjadi karena rakyat memiliki common anemy (musuh bersama). 

Musuh bersama tersebut dalam bentuk berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

Sama-sama kita ketahui dari berbagai informasi media, bahwa gerakan konsolidasi rakyat Pati tersebut dipicu oleh kebijakan Bupati Pati yang menaikan pajak hingga 250 persen. Tentu saja kondisi ini sangat memberatkan rakyat Pati, di tengah kondisi ekonomi secara umum sedang tidak baik-baik saja. 

Kebijakan kenaikan pajak tersebut, disebut-sebut tidak melalui kajian yang cukup matang yang melibatkan berbagai unsur Masyarakat.  Bahkan disebut-sebut DPRD Pati merasa tidak dilibatkan dalam kebijakan kenaikan pajak tersebut. 

Selain kebijakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, ada beberapa kebijakan yang dilakukan tanpa adanya evaluasi dan kajian terlebih dahulu, seperti pencopotan dan mutasi ASN yang dilakukan semena-mena. 

Sehingga jika kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat ini dibiarkan, maka sepanjang periode berbagai kebijakan dan program Pemkab Pati berpotensi untuk tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. 

Karena jika melihat kronologisnya, terjadi pergeseran tuntutan yang cukup signifikan dari gerakan rakyat Pati tersebut. Yang awalnya menuntut pencabutan kebijakan kenaikan pajak, bergeser kepada tuntutan Bupati Pati mundur dari jabatannya. 

Tidak hanya sekedar kebijakan kenaikan pajak yang membuat masyarakat Pati murka, namun arogasi Bupati Pati yang menambah akumulasi kemarahan rakyat Pati. 

Arogansi Bupati Pati tersebut diperlihatkan ketika menantang masyarakat yang akan melakukan demonstrasi besar-besaran. Sehingga bentuk arogansi tersebut memunculkan psikologis rakyat Pati yang terkonsolidasi karena merasa tertantang. 

Sangat wajar dan rasional, di tengah kekecewaan rakyat Pati yang sedang marah karena kebijakan kenaikan pajak yang sangat memberatkan, Bupati Pati justru menantang rakyatnya.

Bicara pemakzulan kepala daerah tentu ada mekanismen yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu pintunya adalah DPRD Pati. 

Gerakan demonstrasi besar-besaran rakyat Pati tersebut langsung direspon oleh DPRD Pati dengan akan membentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati. Tentu saja disambut gembira oleh seluruh rakyat Pati, minimal sesaat bisa meredam kemarahan rakyat. 

Namun tentu saja janji DPRD tersebut harus dikawal ketat agar menepati janjinya. Bisa dipastikan ketika DPRD Pati tidak menepati janjinya, konsekuensinya akan mendapat kemarahan yang lebih besar dari rakyat Pati

People power yang terjadi di Kapupaten Pati ini sedang menyampaikan pesan secara terbuka, bahwa gerakan konsolidasi rakyat sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kepala daerah berpotensi terjadi di wilayah manapun di Indonesia. 

Karena di belahan dunia manapun, jika akumulasi kemarahan rakyat sudah terjadi, tidak ada yang bisa membendungnya.

Oleh karena itu para pemimpin negara, terutama kepala daerah untuk menjadikan peristiwa people power rakyat Pati ini pelajaran yang sangat berharga. 

Seperti halnya ketika berkampanye meminta dipilih oleh rakyat dalam pencalonan menjadi kepala daerah, semua janji yang dilontarkan berpihak kepada rakyat, semua kebijakan dan program yang disampaikan untuk kepentingan rakyat. Maka wujudkanlah janji-janji tersebut dalam bentuk kebijakan dan program kerja yang berpihak pada rakyat. Tentu melalui kajian yang konfrehensif pelibatan unsur Masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.  

Kedua, Komunikasi yang Baik, Intensif dan Konstruktif. Yang seringkali terjadi dalam dinamika politik elektoral adalah perubahan pola dan intensitas komunikasi setelah terpilih menjadi kepala daerah. Menjadi superior dan memandang rakyatnya lemah tidak mengetahui apa-apa. Kondisi inilah bibit yang akan menimbulkan ketidakpercayaan dan terakumulasi kemarahan rakyat. 

Pemerintah jangan memandang rakyat diam dan tidak akan merespons ketika kebijakan pemerintah, program pemerintah dan pola komunikasi pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Terlebih kita berada di era transformasi teknologi digital yang semakin massif dan tidak terkendali. Bisa jadi diamnya masyarakat, justru sedang mengkonsolidasikan diri dalam membangu sebuah gerakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. 

Salah satu kanal (saluran) masyarakat dalam menyhampaikan aspirasi dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah wakil rakyat yang berada di kelembagaan legislatif. Bisa kita bayangkan jika DPRD Pati tidak merespons cepat aspirasi rakyat Pati terkait pemakzulan Bupati Pati bisa jadi gerakan demonstrasi akan semakin membesar dan berpotensi rusuh yang lebih besar. 

Oleh karena itu, penting menjadi catatan bagi DPRD untuk selalu menjalankan perannya secara efektif. Bukan justru berada di ketiak kepala daerah dalam aktivitasnya. rmol news logo article