Viral Memo Titipan Petinggi DPRD Banten di SPMB 2025, Nasib Siswa & Pengakuan Bersalah Budi Prajogo

GELORA.ME  - Dunia pendidikan di Provinsi Banten beberapa waktu terakhir dihebohkan dengan viralnya memo titip siswa salah seorang petinggi DPRD setempat dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Banten tahun ajaran 2025/2026.

Sebuah memo kontroversial diduga berisi permintaan titipan siswa dari Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo jadi sorotan publik. 

Bagaimana kelanjutan kasus memo Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo dan nasib siswanya?

Awal Polemik Memo Wakil Rakyat Titipan Siswa di Cilegon 

Diketahui, sebuah memo ditandatangani langsung oleh Budi Prajogo dan dibubuhi stempel basah DPRD Banten, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat. 

Memo permohonan bantuan untuk dapat menerima seorang calon siswa itu sebelumnya viral di media sosial.

"Mohon dibantu dan ditindaklanjuti" tulisan memo tersebut jelas memunculkan dugaan intervensi dalam proses seleksi masuk SMA Negeri.

Tak hanya itu, beredar pula sebuah name tag bergambar Budi Prajogo, lengkap dengan logo DPRD Banten dan asal partai Budi Prajogo yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dikutip TribunBanten.com menyebutkan, memo tersebut ditujukan ke satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten.

Pengakuan Bersalah sang Wakil Rakyat hingga Alasan Tandatangan Memo Titip Siswa

Memo ini pun bikin heboh di saat ribuan calon siswa di Banten deg-degan berebut kursi sekolah negeri.

Bagaimana reaksi Budi Prajogo setelah memonya viral?

Melalui rilis yang diterima wartawan, Budi Prajogo mengakui perbuatannya itu salah.

Budi mengakui ia hanya diminta oleh stafnya untuk menandatangani memo dengan alasan ingin membantu masyarakat tak mampu.

Budi pun memastikan tidak mengintervensi sekolah untuk menerima siswa tersebut.

"Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apapun," kata Budi.

Alasan Budi Prajogo Membuat Memo

Apa alasan Budi menandatangani memo titip siswa ini? 

Budi Prajogo dalam keterangan resmi tersebut memutuskan untuk menandatangani memo yang dibuat oleh stafnya karena iba.

Sebab, calon siswa yang ingin masuk salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon berasal dari kalangan keluarga tak mampu.