Langkah Jokowi Tepat Tempuh Jalur Hukum

Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya lantaran menuding ijazah miliknya dari UGM adalah palsu dikomentari analis komunikasi politik, Hendri Satrio.

Menurut Hensat akrab disapa, langkah Jokowi sudah tepat diselesaikan melalui jalur hukum agar tak lagi berkembang liar isunya di masyarakat.

"Jokowi melaporkan ini ke polisi saya rasa sudah tepat langkahnya agar isu ini segera menemui babak akhir dan menjadi jelas dan selesai semuanya," kata Hensat, Rabu 30 April 2025.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu  mengatakan, banyak pihak yang nantinya harus dimintai keterangan jika memang ingin dibuktikan keaslian dari ijazah Jokowi.

"Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang ingin dibuktikan keaslian dari ijazah Jokowi, tapi menurut saya Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden jadi sudah selesai dan lupakan saja, kalau pun harus ada yang bersalah ada banyak pihak yang harus ditanya seperti KPU, Bawaslu, atau UGM," jelasnya.

Hensat menilai, akan menjadi percuma jika masyarakat terus mempermasalahkan persoalan ijazah Jokowi ini. Sebab, masyarakat luas juga memahami bahwa Indonesia akan malu jika permasalahan ini masih terus dibahas.

“Saya sudah bikin polling di X, hasilnya 48 persen dari 5.498 responden bilang dunia bakal tertawakan kita kalau isu ini dibiarkan. Jadi artinya masyarakat luas itu memahami kalau bener ini sampai terbukti palsu yang malu tuh Indonesia, 10 tahun bahkan sebelumnya jadi gubernur, jadi wali kota, negara kita ngapain aja? kan begitu," ujar Hensat.

Alih-alih terus membicarakan persoalan ijazah Jokowi, Hensat mengajak masyarakat sebaiknya fokus membahas isu lain yang lebih substansial saat ini.

"Pak Jokowi itu kan citranya selalu bagus ya, dia jago di hal itu, jadi alih-alih menganggap ini masalah, menurut saya masalah ijazah akan jadi bahan untuknya menambahkan eksposur agar tetap dibahas dan justru ini bagus-bagus saja untuk dia,"  pungkas Hensat. 

Sumber: rmol

Foto: Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Rabu, 30 April 2025/RMOL