Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa tempat tinggal merupakan tanggung jawab negara, sesuai dengan UU 1945 Pasal 28H.
Pernyataan ini disampaikannya dalam aksi protes buruh menolak rencana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Patung Kuda, Jakarta Pusat.
"Rumah adalah tanggung jawab negara melalui UU 1945 pasal 28 H. Dengan demikian negara menyiapkan rumahnya dulu misal tadi perumnas tadi di seluruh provinsi di bangun," ungkap Said Iqbal kepada wartawan, Kamis 6 Juni 2024.
Lebih lanjut, Iqbal menekankan perlunya pembangunan rumah oleh negara melalui APBN dan APBD sebelum memikirkan sistem pembayaran.
"Misal ada perumnas 1 perumnas 2 perumnas 3 setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara APBN, baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah, misal katakan 1 tahun dibangun 1 juta rumah di seluruh Indonesia baru dihitung dari cicilan itu berapa iuran yang bisa dipotong sekarang kan dipotong dulu iruran rumahnya nggak tahu," jelasnya.
"Nah solusinya bangun dulu rumah 1 juta rumah oleh negara melalui APBN dan APBD," sambungnya.
Artikel Terkait
Wardatina Mawa Bongkar Momen Haru dan Tuduhan Zina Insanul Fahmi: Kronologi Lengkap
Gus Yahya Bantah Tuduhan Afiliasi Zionis & Isu Dana Rp 900 Miliar, Ini Klarifikasi Lengkapnya
Joman Beberkan 700 Bukti & Tuding Orang Besar Demokrat Dalangi Isu Ijazah Jokowi
PSSI Kembali ke Sistem Kolektif Cari Pengganti Kluivert? Ini Kata Pengamat