Inilah.com telah mencoba menghubungi Iqbal Maulana Achmad untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran lebih spesifiknya terkait proyek JIS, namun hingga berita ini diturunkan Iqbal belum merespons pesan untuk wawancara.
Buro Happold sendiri didirikan oleh Ted Happold, telah mencatat banyak pencapaian dan terlibat dalam sejumlah proyek stadion terkenal seperti Stadion Emirates Arsenal, Stadion Tottenham Hotspur, dan Stadion Olimpiade London 2012. Selain itu, perusahaan tersebut juga berpartisipasi dalam berbagai proyek besar lainnya seperti Fields of Gold di Liverpool, Inggris, Abu Dhabi International Airport, Airbus Wing Integration Center, dan proyek pembangunan stadion untuk Piala Dunia Qatar 2022.
Sebelum pengakuan Buro Happold tentang JIS, stadion yang direncanakan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U-17 ini telah menjadi subyek perdebatan dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa pihak merasa bahwa stadion tersebut belum memenuhi standar FIFA, meski sejak peresmiannya, JIS telah dikenal sebagai salah satu stadion di Indonesia yang memenuhi standar tersebut.
Pengamat sepak bola, Tommy Welly, lebih dikenal sebagai Bung Towel, berpendapat bahwa kerjasama antara pemerintah dan Buro Happold dalam pembangunan JIS dapat membantu publik menyimpulkan bahwa JIS sangat layak menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-17.
“Ternyata Buro Happold, setelah saya periksa, memiliki reputasi yang sangat baik dalam konteks stadion. Jadi, saya pikir kita semua terkejut ketika ada banyak isu yang mengatakan bahwa stadion tidak memenuhi standar FIFA. Jika kita berbicara tentang standar FIFA, sebaiknya kita biarkan FIFA yang memverifikasi agar tidak ada kesalahan,” kata Bung Towel seperti yang dikutip dari Channel YouTube 66 Media.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Purbaya Yudhi Sadewa Buka Suara Soal Whoosh: Setuju dengan Jokowi, Ini Alasannya
Piala ASEAN FIFA Resmi? Ini Kata PSSI dan Potensi Keuntungan Besar untuk Timnas Indonesia
Skandal Proyek Whoosh: Sejarah Lengkap Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Kini Diselidiki KPK
Waspada! Pemerintah Tegaskan Kamboja BUKAN Negara Resmi untuk PMI, Status Pekerja Ilegal & Rentan TPPO