Potensi Meningkatnya Arogansi dan Biaya Politik
Insan memperingatkan bahwa langkah ini dapat memicu arogansi yang lebih besar dari kepala daerah. "Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat apalagi jika dipilih DPRD," tegasnya.
Ia juga menepis klaim penghematan biaya politik. Mekanisme melalui DPRD justru berpotensi menimbulkan ongkos politik yang lebih besar.
"Bisa jadi, ongkos politiknya sama atau bahkan lebih besar karena para elite DPRD ini sulit dilobi dengan jumlah uang yang kecil," pungkas Insan.
Wacana perubahan sistem pilkada ini dinilai sebagai upaya konsolidasi kekuasaan yang dapat mengurangi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Artikel Terkait
Pengakuan Yusril Ihza Mundur Demi Gus Dur Jadi Presiden 1999: Fakta Sejarah yang Terungkap
KPK Selidiki Aliran Dana Iklan BJB: Aura Kasih Diperiksa Terkait Ridwan Kamil
Eks Menteri ESDM Sudirman Said Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi Minyak Mentah Petral
Hashim Bantah Tegas: Prabowo Tidak Punya Lahan Sawit di Sumatera, Ini Faktanya