Purbaya Jawab Tantangan Dedi Mulyadi Soal Dana Pemda: "Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia"

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban mengejutkan menanggapi tantangan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai data dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Purbaya menyebut kemungkinan Dedi Mulyadi dibohongi oleh anak buahnya sendiri.

Purbaya: "Tanya ke Bank Sentral"

Menanggapi permintaan Dedi Mulyadi untuk membuka data secara transparan, Purbaya justru menyarankan Gubernur Jawa Barat itu untuk memeriksa sendiri data tersebut ke Bank Indonesia (BI).

"Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan. Data pemda sekian ini," kata Purbaya seperti dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).

Data Dana Mengendap Pemda Rp 234 Triliun

Pernyataan Purbaya ini merespons pengakuannya sebelumnya yang mengungkap adanya uang pemda yang menganggur di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. Data ini berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025.

Purbaya menjelaskan, uang yang menganggur di bank tersebut disebabkan oleh realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masih lambat.

15 Daerah dengan Simpanan Tertinggi di Bank

Berikut adalah daftar 15 daerah dengan simpanan uang di bank tercatat paling tinggi menurut paparan Menkeu Purbaya:

• Provinsi DKI Jakarta: Rp 14,6 triliun
• Jawa Timur: Rp 6,8 triliun
• Kota Banjar Baru: Rp 5,1 triliun
• Kalimantan Utara: Rp 4,7 triliun
• Jawa Barat: Rp 4,1 triliun
• Kabupaten Bojonegoro: Rp 3,6 triliun
• Kabupaten Kutai Barat: Rp 3,2 triliun
• Sumatera Utara: Rp 3,1 triliun
• Kabupaten Kepulauan Talaud: Rp 2,6 triliun
• Kabupaten Mimika: Rp 2,4 triliun
• Kabupaten Badung: Rp 2,2 triliun
• Kabupaten Tanah Bumbu: Rp 2,11 triliun
• Bangka Belitung: Rp 2,10 triliun
• Jawa Tengah: Rp 1,9 triliun
• Kabupaten Balangan: Rp 1,8 triliun

Data Kemenkeu Mirip dengan Data Mendagri