“Sekarang Pemerintah telah menaikkan lagi harga BBM (non subsidi), ini kan nantinya akan berpengaruh juga pada daya beli karena semua nantinya jadi mahal. Dan pada akhirnya rakyat miskin yang selalu jadi korban," jelasnya.
Baginya, meskipun jenis BBM yang dinaikkan adalah BBM Non Subsidi, akan tetapi kenaikan tersebut justru berpotensi akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah.
Oleh karena itu, dia mengkritik pemerintah dengan mengatakan bahwa Pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam tiga hal.
Pertama, perbaikan kebijakan dalam tata kelola BBM agar tepat sasaran sehingga tidak berdampak pada masyarakat yang tidak mampu.
Kedua, penyesuaian harga BBM non subsidi yang diberlakukan untuk bisa menjamin ketersediaan BBM di dalam negeri hanya merupakan tipu muslihat untuk menguntungkan golongan elite.
“Karena itu yang perlu dilakukan bukan malah menaikkan harga BBM, tapi memberantas mafia migas dan mafia pertambangan karena mereka pelaku di balik krisis atau langkanya stok peredaran minyak di dalam negeri,” beber dia.
Ketiga, sambung dia, jika pemerintah ingin meningkatkan besaran pajak untuk menopang APBN ataupun PAD, solusinya bukan menaikkan harga BBM, tapi meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Bagaimana mungkin produktivitas masyarakat bisa tinggi kalau kendaraan yang dibutuhkan untuk menopang itu justru dipersulit. Bahkan bila perlu pemerintah harusnya mencabut kenaikan tarif dasar listrik. Itu lah yang substansial,” tukas dia.
“Tapi malah cenderung membuat kebijakan yang dungu sehingga hanya menguntungkan kelas atas sehingga sekat sosialnya semakin lebar,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Budi Arie Masuk Gerindra: Settingan Jokowi untuk Dua Periode Prabowo-Gibran?
KPK Didorong Usut Tuntas Kasus Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Siapa Dalangnya?
Prabowo Disebut Ksatria & Negarawan, Berani Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh
Relawan Kesehatan Tuntut Pencabutan Perpres 82/2018: Pasal 63 Dinilai Diskriminatif BPJS