GELORA.ME - Kejanggalan penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pasca deklarasi sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) ikut dirasakan aktivis 98, Muhammad Suryawijaya.
"Saya menilai ini murni manuver politik dari Gedung Merah Putih (kantor KPK)," ujar Muhammad Suryawijaya, melalui keterangan tertulis, Kamis (7/9/2023).
Kejanggalan menurut dia, dapat dilihat dari perkara yang kini tengah disidik komisi antirasuah, yakni pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dimana sudah berumur lebih dari 12 tahun.
Pertanyaanya, dikatakan dia, mengapa kasus itu mencuat saat ini menjelang pilpres 2024?.
"Inikan kasus lama yang semestinya dari beberapa tahun lalu harusnya sudah tuntas kalau KPK bekerja secara profesional dan tegak lurus dalam penegakkan hukum," kata dia.
Ia menilai, lembaga antirasuah kini bak tukang jagal politik. Harusnya. sambung dia, KPK lebih memperbaiki diri di tengah persepsi publik yang terus menurun.
Artikel Terkait
Reshuffle Kabinet Prabowo: Pratikno Diganti, Sinyal Lepas dari Geng Solo dan Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Analisis Isu Penggantian Menlu Sugiono & Menko PMK
Reshuffle Kabinet Prabowo 2025: Nama Kandidat Baru & Isu Rotasi Menteri Terkini
Ahok Tantang Jaksa Periksa Jokowi untuk Bongkar Kasus Korupsi Pertamina Rp 285 Triliun