“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” tutur Presiden.
Padahal, Presiden Jokowi melanjutkan, untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.
“Ini tugas BPKP, Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai orientasinya ke situ, orientasi hasil arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian/lembaga, hal-hal yang konkret, biar apa? Produktif,” ucap Kepala Negara.
Sumber: suara
Artikel Terkait
KPK Beberkan Uang Hasil Pungli Gubernur Riau untuk Biaya Plesiran ke Inggris & Brasil
Kritik Agus Pambagio: UI Bukan Perusahaan, Bahaya Corporate Culture di Kampus
Gubernur Riau Abdul Wahid Pakai Uang Hasil Pemerasan Rp2,25 Miliar untuk Pelesiran ke Inggris & Brasil: Fakta KPK
MKD Tak Penuhi Tuntutan 17+8: 5 Anggota DPR RI Diadili, Tak Ada yang Dipecat