Program 3 Juta Rumah: Solusi atau Ilusi bagi Pekerja Bergaji UMR?

Kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja bergaji UMR masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pemerintah merespons dengan berbagai program perumahan rakyat seperti Program 3 Juta Rumah, KPR FLPP, hingga pembangunan rusunawa dan rusunami.

Kabar terbaru menunjukkan peningkatan kuota rumah subsidi nasional menjadi 350 ribu unit, disertai penyerahan 26 ribu rumah subsidi di Bogor oleh Presiden Prabowo Subianto. Ditambah dengan peluncuran KUR Rumah Subsidi senilai Rp130 triliun yang ditargetkan untuk memperluas akses bagi pekerja informal.

Realita Daya Beli Pekerja UMR di Jakarta

Meski kuota meningkat, pertanyaan kritis muncul: apakah pekerja Jakarta dengan UMP Rp5,5 juta dapat mengakses program ini? Dengan defisit biaya hidup mencapai 40%, impian memiliki rumah subsidi justru terasa semakin jauh dari kenyataan.

Siapa yang Termasuk Kategori MBR?

Berdasarkan Permen PUPR No. 5/2025, kriteria MBR untuk wilayah Jabodetabek (Zona 4) adalah:

• Penghasilan maksimal Rp12 juta untuk yang belum menikah
• Penghasilan maksimal Rp14 juta untuk yang sudah menikah atau peserta Tapera

Kelompok ini mencakup pekerja bergaji UMR, pekerja kontrak, buruh pabrik, hingga pekerja informal seperti driver online dan freelancer. Meski secara teknis masuk kategori MBR, akses terhadap kepemilikan rumah tetap terbatas.

5 Tantangan Utama MBR dalam Memiliki Rumah

1. Daya Beli Terbatas Akibat Defisit Gaji

Dengan UMP Jakarta Rp5,5 juta sementara biaya hidup layak mencapai Rp6-7 juta per bulan, menabung untuk uang muka dan mempertahankan cicilan jangka panjang menjadi tantangan berat.

2. Lokasi Jauh dari Pusat Kota

Rumah subsidi umumnya terletak di pinggiran kota dengan akses transportasi terbatas. Biaya transportasi harian justru bisa melebihi nilai cicilan bulanan.

3. Akses Kredit Terbatas bagi Pekerja Informal