Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional

"Alih-alih memperbaiki, Indonesia malah ikut dalam perusakan sistem nilai universal dan kesetaraan yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II," ujar Usman.

Desakan untuk Transparansi dan Keterlibatan Palestina

Amnesty Internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk terbuka menjelaskan alasan di balik keputusan kontroversial ini. Organisasi ini juga meminta Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Menteri Luar Negeri untuk meminta pertanggungjawaban.

Kritik juga ditujukan pada konteks perdamaian di Palestina. Amnesty menegaskan bahwa setiap upaya perdamaian harus melibatkan rakyat Palestina. "Perdamaian yang dibangun dengan mengecualikan korban bukanlah perdamaian sejati," tegas Usman, menyoroti potensi sikap ini memperkuat kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ancaman terhadap Kredibilitas Diplomasi Indonesia

Partisipasi Indonesia dalam inisiatif yang melemahkan PBB dinilai berisiko menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di kancah global. Hal ini menjadi ironis mengingat Indonesia sering memposisikan diri sebagai pendukung kuat multilateralisme dan penegakan hukum internasional.

Amnesty memperingatkan bahwa langkah ini tidak hanya melemahkan komitmen konstitusional Indonesia, tetapi juga berpotensi melanggengkan pelanggaran HAM serius di tingkat global.