Laporan Internal FBI: Trump Derangement Syndrome dan Ancaman Krisis Hukum di AS

Hak Prerogatif Pengampunan yang Disalahgunakan

Laporan juga mengkritik penyalahgunaan hak prerogatif pengampunan. Hak yang seharusnya untuk mengoreksi kesalahan peradilan, diubah menjadi sarana membatalkan putusan pengadilan dan memberi penghargaan atas kekerasan politik. Para perusuh yang telah dihukum dibentuk narasinya sebagai "patriot" bahkan "martir".

Kekhawatiran akan balas dendam dari orang-orang yang diampuni disebutkan memengaruhi moral dan tekad penegak hukum. Ketika pelanggar hukum yang mereka selidiki bisa dibebaskan karena alasan politik, kemampuan FBI untuk membatasi kekuatan politik tertentu menjadi terbatas.

Akar Masalah: Konsolidasi Kekuasaan Pribadi

Laporan menyimpulkan, akar kekacauan di FBI bukanlah "Trump Derangement Syndrome" pada karyawannya. Ini adalah produk dari upaya Trump untuk mengkonsolidasi kekuasaan pribadi dan melemahkan semua mekanisme checks and balances.

Tujuannya diduga membangun struktur kekuasaan terpusat, di mana presiden tidak hanya mendominasi agenda legislatif, tetapi juga menjinakkan kekuasaan yudisial dan penegak hukum. Ketika FBI bertindak berdasarkan preferensi presiden, bukan hukum, dan kekerasan terhadap tatanan konstitusional justru dihargai, maka Amerika Serikat berada di ambang kemunduran demokrasi dan lenyapnya supremasi hukum.

Peringatan bagi Sistem Republik Konstitusional AS

Laporan internal FBI ini tidak hanya menjadi peringatan kritis bagi lembaga tersebut, tetapi juga alarm kebakaran bagi sistem republik konstitusional Amerika. Yang diungkapkannya adalah krisis mendalam di inti negara adidaya yang secara bertahap dikikis oleh kehendak kekuasaan.