Bambang Pacul Buka Suara Soal Ijazah Hakim MK Arsul Sani: Tudingan Palsu atau Mekanisme yang Salah?

Menanggapi hal ini, Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman terhadap isu tersebut. Proses pendalaman telah dimulai sejak pemberitaan mengenai isu ini muncul di media sosial sekitar satu bulan lalu.

"MKMK telah mendalaminya hingga saat ini. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami (MKMK), kami berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan perihal ada tidaknya persoalan isu dan/atau pelanggaran etik," kata Palguna.

Proses Pendalaman MKMK Masih Tertutup

Palguna menegaskan bahwa hasil pendalaman MKMK belum dapat diumumkan kepada publik saat ini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menyatakan proses tersebut harus dilakukan secara tertutup. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan Hakim Arsul Sani dari sesuatu yang kebenarannya belum jelas.

Meski demikian, Palguna menjanjikan bahwa hasil akhir pendalaman pasti akan dirilis ke publik. "Pasti akan dirilis ke publik. Itu wajib," tuturnya.

Profil dan Karier Arsul Sani

Arsul Sani resmi diangkat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 18 Januari 2024. Sebelumnya, ia dikenal sebagai politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Berikut ringkasan karier politik Arsul Sani:

• Sekjen DPP PPP (2016–2021)
• Anggota DPR RI (2014–2024)
• Wakil Ketua MPR RI (2019–2024)

Arsul Sani menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia (UI) dan disebut-sebut pernah melanjutkan studi di beberapa negara, termasuk Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, dan Polandia. Gelar doktor yang kini dipersoalkan terutama terkait dengan universitas di Polandia, yang menjadi dasar pelaporan ke Bareskrim Polri.