Mahfud menyarankan KPK untuk memanggil beberapa mantan menteri era Jokowi, antara lain:
- Rini Soemarno (Menteri BUMN)
- Sofyan Djalil (Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, dan Kepala BPN)
- Darmin Nasution (Menko Perekonomian)
Pemanggilan ini dinilai penting untuk menyelidiki isi kerjasama Indonesia-China dalam pembangunan Whoosh. Mahfud juga mengkritik sistem prosedur proyek ini, dimana DPR disebut menolak kehadiran Rini Soemarno sehingga pengawasan legislatif tidak berjalan optimal.
Bisakah Jokowi Dipanggil KPK?
Menurut Mahfud, Presiden Jokowi sebagai penggagas pembangunan Whoosh juga bisa dipanggil KPK jika terdapat indikasi korupsi. "Kalau terjadi korupsi di situ, yang bertanggung jawab pertama tentu Presiden dong karena dia yang menjaminkan dirinya itu," jelas Mahfud.
Meski mendukung pernyataan Jokowi bahwa Whoosh dibangun untuk kepentingan transportasi publik, Mahfud mengingatkan pentingnya pemeriksaan jika ditemukan bukti korupsi. "Yang kita persoalkan keanehan prosedurnya itu dan kita nggak pernah tahu kontraknya," tambahnya.
KPK Konfirmasi Penyelidikan Whoosh Sudah Berjalan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyelidikan dugaan korupsi Whoosh telah dimulai sejak awal tahun 2025. "Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK memastikan terus menelusuri keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui informasi terkait kasus ini, meski belum dapat membeberkan progres rinci karena masih dalam tahap penyelidikan.
Artikel Terkait
Banjir Jakarta Lumpuhkan Lalu Lintas, Genangan Air Capai 90 Sentimeter di Warung Buncit
Kritik Ferdinand Hutahean Soal Utang Kereta Cepat Whoosh: Beban APBN Triliunan Akibat Kebijakan Jokowi?
Uya Kuya Ungkap Dalang Penjarahan Rumahnya: 99% Adalah Fitnah yang Diorkestrasi
Presiden Prabowo Diragukan Hadir di Kongres Projo 2025, Ini Alasan Strategisnya