Belakangan, Mahfud MD menjadi sorotan setelah mempertanyakan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. Ketika KPK memintanya melaporkan kasus tersebut, ia justru menantang lembaga antirasuah itu untuk bertindak proaktif, mengingat korupsi bukanlah delik aduan.
Respons KPK dan Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan
Dalam sebuah dialog, Mahfud MD secara tegas menyatakan keraguan bahwa KPK berani mengusut tuntas kasus Whoosh. Pernyataan ini semakin mengemuka setelah Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengaku menerima proyek Whoosh dalam kondisi yang "tidak ideal".
Komitmen Pemerintah dan Tantangan Penegakan Hukum
Presiden Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Whoosh ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan mencari keuntungan. Namun, persoalan utang yang membebani negara tetap menjadi perhatian banyak pihak. Dalam kondisi ini, keyakinan publik terhadap kemampuan KPK mengusut kasus ini semakin dipertanyakan.
Prospek Penegakan Hukum dan Posisi Mahfud MD
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, termasuk pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, kredibilitas KPK dalam menangani kasus Whoosh semakin diuji. Mahfud MD, dengan pengalamannya sebagai Menkopolhukam, terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus strategis ini.
Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting
Artikel Terkait
Kisah Sudrajat: Rumah Ambrol di Bogor, Anak Putus Sekolah & Bantuan yang Mengalir
Kisah Pilu Sudrajat di Bogor: Rumah Lapuk Jebol & 3 Anak Putus Sekolah
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?