Nusron Wahid Bongkar Celah Korupsi di ATR/BPN, Ini yang Dibahas di KPK!

2>Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pembahasan kedua berkaitan dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa, yang berubah menjadi kawasan industri, permukiman, dan pariwisata. Hal ini dinilai langsung mengancam ketahanan pangan nasional, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

3>Penyelesaian Tumpang Tindih Sertifikat Tanah

Isu strategis ketiga adalah penanganan masalah tumpang tindih sertifikat tanah, dimana satu bidang tanah diklaim oleh beberapa pihak. Menurut Nusron, kondisi ini terjadi akibat administrasi pertanahan yang tidak benar.

Komitmen Perbaikan Sistem Administrasi Pertanahan

Nusron menegaskan komitmennya untuk menata ulang sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Ia meminta dukungan KPK dalam menyusun sistem administrasi baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada. "Kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan tidak muncul lagi isu tumpang tindih," pungkasnya.

Koordinasi dengan KPK ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, bersih, akurat, dan prudent, serta menutup celah-celah yang berpotensi disalahgunakan untuk praktik korupsi.