Curhat Menkeu di Masa Lalu Pernah Dijelek-jelekkan Pertamina

Sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari mulut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI yang membahas realisasi, kompensasi, dan subsidi APBN 2025.

Dengan nada blak-blakan, Purbaya menuding direksi PT Pertamina (Persero) telah menunjukkan "kemalasan" dalam membangun kilang minyak di Tanah Air, dan justru lebih menikmati kegiatan impor BBM.

"Jadi kilang itu, bukan kita nggak bisa bikin, atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya malas – malasan aja,” ujar Purbaya, dikutip dari siaran TV Parlemen, Rabu (1/10/25), dengan tegas.

Purbaya tidak segan membuka memori saat dirinya masih menjabat di Kementerian Maritim.

Kala itu, ia mengaku pernah mengusulkan agar Pertamina segera membangun kilang minyak baru.

Tujuannya jelas: untuk menekan ketergantungan impor BBM yang terus membengkak. Namun, bukannya disambut baik, Purbaya justru mengaku "dijelek-jelekkan" oleh pihak Pertamina.

"Waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka Tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji, mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun,” kenangnya.

"Sampai sekarang kan nggak ada satu pun,” tambahnya.

Rasa kesal Purbaya memuncak melihat proyek pembangunan 7 kilang minyak yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.

Ia bahkan menceritakan pengalamannya menawarkan solusi alternatif.

“Biar aja. Karena mereka jelek – jelekin saya kemarin kan, saya pernah kasih tawaran mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, nggak akan ada investor dari China, mau bangun kilang anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang keberatan karena over capacity, over apa? Katanya sudah berencana membangun 7 kilang baru, buktinya satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang iya kedepan akan jadi, tapi sampai sekarang nggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” urai Purbaya.

Menteri Purbaya menyoroti fakta pahit bahwa Indonesia, khususnya Pertamina, belum pernah membangun kilang minyak baru selama puluhan tahun.

"Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak puluhan tahun nggak pernah bangun kilang baru,” ungkapnya.

"Jadi nanti bapak – bapak , ibu – ibu kalau ketemu Danantara lagi minta Pertamina bangun kilang baru,” imbuhnya.

Menurut Purbaya, jika Indonesia terus-menerus mengandalkan impor BBM, kerugian besar tak terhindarkan.

“Kalau nggak gitu kita rugi besar. Karena kita impor dari Singapura, produk – produk minyak ya,” sebutnya.

“Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek – proyek yang diusulkan. Kalau nggak kita potong uangnya juga,” ancamnya.

Menutup pernyataannya, Purbaya meminta dukungan DPR untuk bersama-sama mengawal Pertamina dalam pembangunan kilang minyak baru.

“Jadi tolong dari Parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut, jadi kita Kerjasama,” harapnya.

"Tujuan kita sama sebenarnya, mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada lebih murah serta tepat sasaran,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan Rp 498,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025, dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp 218 triliun (43,7%).

Angka ini dipengaruhi oleh fluktuasi ICP (harga minyak mentah Indonesia), depresiasi rupiah, dan peningkatan volume barang bersubsidi.

Meskipun penyesuaian harga BBM dan listrik telah dilakukan sejak 2022, sebagian besar harga jual belum mencapai tingkat keekonomian.

Pemerintah tetap menanggung selisih tersebut agar masyarakat dapat menikmati harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk yang lebih terjangkau.

Data per akhir Agustus 2025 menunjukkan peningkatan konsumsi BBM (3,5%), LPG 3kg (3,6%), pelanggan listrik bersubsidi (3,8%), dan pupuk (12,1%).

Sumber: suara

Foto: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa [Suara.com/Novian]