Wacana akan Jadi Ibukota Politik, Mengapa IKN Dibangun di Kalimantan Timur?

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi ibu kota politik Indonesia di masa depan.

Pernyataan ini menguatkan posisi IKN bukan sekadar sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol arah pembangunan nasional yang lebih merata. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah keputusan strategis yang melibatkan banyak pertimbangan seperti geografis, sosial, ekonomi, hingga visi jangka panjang Indonesia menuju negara maju pada 2045.

Keputusan besar ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dengan tujuan mewujudkan pusat pemerintahan yang berkelanjutan, modern, serta representatif bagi seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, alasan pemilihan Kalimantan Timur bukanlah kebetulan, melainkan hasil analisis mendalam dan rencana jangka panjang.

Lalu, mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi pembangunan IKN? Apa alasan rincinya? Simak inilah selengkapnya. 

Berdasarkan data dari ikn.go.id, pembangunan IKN dibagi ke dalam fase hingga tahun 2045. Kota ini dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan, pusat inovasi, dan kota dunia yang ramah lingkungan. Targetnya, IKN akan beroperasi dengan net zero carbon serta memanfaatkan 100% energi terbarukan.

Visi tersebut sejalan dengan keinginan agar IKN tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas pemerintahan, tetapi juga simbol transformasi Indonesia ke arah pembangunan hijau dan inklusif. Pindahnya ibu kota juga menjadi momentum untuk menata ulang strategi pembangunan agar lebih Indonesia-sentris, tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. 

Jakarta menghadapi ancaman serius berupa penurunan tanah, banjir rob, dan naiknya permukaan laut. Kondisi ini berisiko tinggi bagi keberlangsungan pemerintahan jika pusat negara tetap di sana. Sebaliknya, wilayah Kalimantan Timur relatif aman dari bencana besar seperti gempa dan tsunami, meski tetap membutuhkan mitigasi lingkungan yang cermat.

Lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menyediakan lahan yang cukup besar untuk pengembangan kota jangka panjang. Di sini, pemerintah dapat merancang kota dengan tata ruang modern, hijau, dan terencana sejak awal, berbeda dengan Jakarta yang sudah padat dan sulit ditata ulang.

IKN berada di antara Samarinda dan Balikpapan, dua kota besar di Kalimantan Timur. Balikpapan berfungsi sebagai pusat logistik dan energi, sementara Samarinda menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kombinasi ini mendukung pembangunan IKN karena akses infrastruktur sudah tersedia dan mudah dikembangkan.

Selama ini, pembangunan nasional cenderung terpusat di Pulau Jawa. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah ingin menciptakan keseimbangan dan mempercepat pertumbuhan wilayah timur Indonesia. Kehadiran IKN diharapkan menjadi magnet investasi dan membuka peluang kerja baru.

IKN diproyeksikan menjadi pusat ekonomi hijau dengan klaster industri ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, farmasi modern, hingga ekowisata. Hal ini bukan hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap isu lingkungan global.

Jakarta kini menanggung beban berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, sekaligus kota megapolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Dengan adanya IKN, beban ini bisa dikurangi, sehingga Jakarta dapat difokuskan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, sementara IKN menjalankan fungsi politik dan pemerintahan.

Pemilihan Kalimantan Timur juga memiliki makna simbolis. Selama ini, ibu kota Indonesia selalu berada di Jawa. Pemindahan ke Kalimantan Timur dilakukan untuk memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang beragam. Dengan posisi di tengah nusantara, IKN dianggap lebih representatif sebagai ibu kota seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik menggarisbawahi arti penting Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Pemilihan Kalimantan Timur didasari pertimbangan geografis, sosial, ekonomi, serta simbolis untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Meski tantangan lingkungan, sosial, dan pembiayaan cukup besar, IKN tetap diproyeksikan menjadi kota masa depan Indonesia yaitu hijau, modern, inklusif, dan berdaya saing global. Dengan pembangunan yang terarah, IKN diharapkan bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga lambang persatuan dan kemajuan bangsa.

Sumber: suara

Foto: Ilustrasi IKN. (suara.com)