KEPUTUSAN Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari kursi DPR merupakan langkah berani. Partai menyadari bahwa ucapan arogan dan sikap tidak empatik dapat berbalik menjadi amarah publik yang nyata -rumah Sahroni dijarah, Nafa disorot karena komentar yang dianggap tak peka. Penonaktifan keduanya menandakan bahwa suara rakyat jauh lebih besar daripada pembelaan terhadap individu.
Namun, langkah itu tidak bisa berhenti di dua nama. Jika NasDem ingin selamat dari krisis reputasi, evaluasi harus berjalan konsisten pada semua kader yang kini tengah menjadi sorotan.
Satori, legislator NasDem, sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Fakta hukum ini tidak terbantahkan. Jika partai berani menonaktifkan kader karena pernyataan, logika politik mengharuskan sikap lebih tegas terhadap kader yang sudah berstatus tersangka.
Secara paralel, publik juga mencermati nama Ananda Tohpati. Ia disebut dalam konten viral di media sosial terkait dugaan keterkaitan dengan bisnis tambang di Raja Ampat -sebuah kawasan konservasi dunia.
Hingga kini, tidak ada bantahan terbuka dari yang bersangkutan maupun dari NasDem. Memang benar, isu viral belum tentu fakta hukum. Tetapi dalam politik modern, persepsi sering kali lebih mematikan daripada putusan pengadilan. Mengabaikan isu publik tanpa klarifikasi berarti membiarkan bom waktu reputasi meledak sewaktu-waktu.
Artikel Terkait
Kisah Sudrajat: Rumah Ambrol di Bogor, Anak Putus Sekolah & Bantuan yang Mengalir
Kisah Pilu Sudrajat di Bogor: Rumah Lapuk Jebol & 3 Anak Putus Sekolah
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?