HEBOH! MUI dan Muhammadiyah Disebut Setuju & Dukung Pemakzulan Wapres Gibran

GELORA.ME - Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas membantah informasi beredar terkait MUI dan Muhammadiyah yang disebut mendukung pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

"Sehubungan dengan beredarnya berita bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan saudara Gibran sebagai wakil presiden maka perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5).

Menurutnya, desakan memakzulkan wakil presiden jelas sudah masuk ranah politik praktis dan bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah.

"Itu urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini kedepannya," ujarnya.

Anwar mengatakan concern MUI dan Muhammadiyah adalah agar pemerintah terutama presiden dan wakil presiden bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

"Sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tentram damai, sejahtera dan bahagia serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan ajaran agama seperti yang telah diamanatkan oleh pancasila dan konstitusi," ujarnya.

Isi pemakzulan Gibran mencuat setelah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu poinnya adalah permintaan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Eks Dankormar Sempat Sebut Muhammadiyah dan MUI Dukung Pemakzulan Gibran

Sebelumnya, eks Komandan Korps Marinir (Dankormar), Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

"Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi," katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

"Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) 'oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI)," sambung Suharto.

Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

"Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

"Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran)."

"Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan," jelasnya.

Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

"Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen," tegasnya.

👇👇

Sumber: Tribun