Setelah PDN dan Inafis, Kini Data BAIS Bocor, Skor Glut (0-5), Quo Vadis Satu Data Indonesia?

Pertanyaan yang banyak disampaikan masyarakat mengapa pemulihannya bisa berhari-hari alias kurang sat-set, kurang tas-tes bahkan terkesan ela elo alias plonga plongo, indikasi bahwa tidak adanya backup system yang dikhawatirkan di atas tampaknya benar-benar terjadi. 

Karena menurut penjelasan dari Direktur Network & IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko mewakili Telkomsygma di kesempatan tersebut, pelaku minta tebusan US$ 8 juta (sebikai Rp131 miliar) untuk bisa mengembalikan data-data yang ada dalam genggamannya alias penyanderaannya tersebut. Sungguh “terwelu” – baca: terlalu – dalam istilah netizen atas kekonyolan ini, serapuh inikah PDNs yang dimiliki Pemerintah?

Meski disebut oleh BSSN bahwa PDNs ini masih bersifat sementara dan bukan PDN sebenarnya yang dirancang di 4 titik sebagaimana sudah saya tulis sebelumnya (Batam, Cikarang, IKN dan Labuan Bajo) namun faktanya PDNs di Surabaya ini sudah “dipaksakan” bekerja untuk kejar tayang menangani semua data sesuai rencana SDI (Satu Data Indonesia) dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). 

Inilah kebiasaan rezim sekarang, semua hal dilakukan kejar tayang, memburu waktu dan terkesan semua baik-baik saja, padahal di balik itu apa-apa yang dibangun sebenarnya tidak sesuai spec sebelumnya, misalnya saja pembangunan Jalan Layang Tol Elevated MBZ yang dikorupsi, hingga IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara yang tidak laku investor baik dalam negeri apalagi LN.

Dengan biaya 104 juta Euro (sekitar Rp2.7 triliun) untuk pembangunan PDN (tanpa s, alias bukan yang sementara) di Deltamas Cikarang yang direncanakan akan diresmikan penggunaannya saat HUT  Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79 tanggal 17/8/2024 mendatang, apakah serangan-serangan ransomware sebagaimana sekarang Lockbit 3.0 dapat diantisipasi? 

Karena nantinya tidak hanya 43 Kementerian/Lembaga, 5 provinsi, 86 kabupaten dan 24 kota yang bergantung kepada PDN namun semua data server di Indonesia mempertaruhkan nasibnya di sana, kalau mekanisme contingency plan masih “kalang kabut” alias carut marut seperti sekarang dengan tidak adanya DRC yang beroperasi maksimal, bisa dipastikan data-data di Indonesia dalam bahaya.

Kesimpulannya, jangankan kalah Quattrick 0-4 seperti tulisan saya kemarin untuk Kemkominfo sekarang, bisa jadi berlanjut glut 0-5 bahkan double-hattrick 0-6 bakalan benar-benar akan terjadi. Sikap pertanggungjawaban yang datar alias menganggap “semua baik-baik saja” dari rezim ini sangat memprihatinkan dan membahayakan di masa depan. 

Penjelasan BSSN, Kemkominfo yang sangat-sangat terlambat hari ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak serius dalam menangani data penting milik rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. 

Seharusnya Pemerintah bisa jujur dan jangan sampai suka bohong menjadi kebiasaan yang dipelihara bahkan menjadi budaya sebagaimana banyak disinyalir dalam Pemilu 2024 kemarin kalau tidak ingin bangsa hancur di masa depan. 

BERIKUTNYA

SEBELUMNYA