Cuma Anies yang Bicara Isu Kesehatan

Dari tiga capres yang ada saat ini, baru Anies Baswedan yang secara langsung berbicara tentang isu kesehatan.

Terhitung dua kali Anies secara terbuka dalam acara jumpa dengan pendukungnya bicara tentang isu kesehatan.

Pertama, saat kunjungan Anies di Bandung, Jawa Barat pada 6 Agustus 2023. Di hadapan ratusan pendukungnya Anies mengkritik terkait pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Anies menilai pelayanan kesehatan di Tanah Air belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.

Kedua, saat Anies bertemu dengan warga Tionghoa di Bandung, Jawa Barat. Menjawab pertanyaan salah satu peserta pertemuan terkait BPJS Kesehatan, Anies menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan ke depan jangan hanya fokus pada kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan) tapi juga harus memfokuskan pada preventif (pencegahan) dan promotif (promosi/edukasi).

Anies menggambarkan betapa pentingnya preventif dengan mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap kesehatan warganya harus dimulai sejak masa dalam kandungan.

Di mana pemerintah harus menjamin kebutuhan nutrisi dan asupan gizi pada ibu hamil agar kelak melahirkan anak yang kuat dan sehat sehingga tidak rentan terhadap penyakit.

Baru nanti setelah dewasa dan menjelang lansia negara menjamin pembiayaan pengobatan dan pemulihan saat jatuh sakit.

Apa yang dibicarakan Anies tentang isu kesehatan, sejatinya itu menggambarkan kenyataan di lapangan.

Terkait jika ada warga yang sakit bukannya sembuh malah menjadi miskin banyak terjadi di daerah.

Banyak warga di daerah yang belum tahu bahwa dirinya terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sehingga begitu sakit berat terpaksa mendaftar sebagai peserta tunai yang biayanya tentu sangat besar, bahkan tidak jarang sampai menjual tanah, rumah atau sawah untuk membiayai pengobatannya.

Persoalan ini terletak pada lemahnya sosialisasi aparat pemerintahan desa kepada warganya yang mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan kepesertaan PBI.

Demikian pula dengan petugas di rumah sakit. Mereka tidak melakukan edukasi kepada keluarga pasien untuk menggunakan hak jaminan kesehatannya melalui jaminan pembiayaan yang dikelola BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Istilah Sadikin (Sakit Jadi Miskin) masih terjadi terhadap warga di daerah.

Ke depan peta jalan kesehatan di Indonesia memang perlu adanya perubahan di mana pemerintahan hasil Pemilu 2024 harus berani mengambil kebijakan yang kurang populer demi menguatkan ketahanan dan kedaulatan kesehatan Indonesia.

Kebijakan tersebut adalah dengan menaikan porsi pembangunan upaya preventif dan promotif berbasis peran aktif warga, sehingga kondisi kesehatan di lingkungan tempat tinggal warga dapat tumbuh dengan baik. 

(Penulis adalah Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia)