KontraS juga menyoroti kasus kriminalisasi terhadap tiga petani asal Pakel, Banyuwangi, yang ditangkap dan dituntut 10 tahun pidana karena diduga menyerobot lahan koorporasi.
Selanjutnya, ada kasus kriminalisasi terhadap buruh PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), di mana beberapa buruh ditangkap akibat mogok kerja pada Februari 2023 lalu.
Lembaga ini juga menyoroti pelaporan polisi terhadap akademisi Rocky Gerung oleh unsur relawan, setelah ia mengkritik Presiden terkait rencana Ibu Kota Negara (IKN).
KontraS mengingatkan bahwa situasi ini akan terus berlanjut seiring dengan kualitas demokrasi di Indonesia yang dinilai cenderung stagnan. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebebasan berpendapat masyarakat terjaga.
Selain itu, KontraS juga mendesak Kepolisian RI untuk menghentikan tindakan represif terhadap demonstrasi yang terkait dengan ekspresi publik.
Lembaga ini juga mengajak DPR untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi pemerintah yang berpotensi membatasi kritik masyarakat.
“Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk memastikan bahwa semua aparat di bawah kendalinya menghentikan segala bentuk pembungkaman kritik melalui kekerasan dan kriminalisasi, serta menjamin kebebasan sipil warga negara,” tegas Dimas.
Sumebr: beritabaru
Artikel Terkait
Klarifikasi Lengkap Video Viral Golf Dadan Hindayana: Charity untuk Bencana Sumatera
2.603 Rumah Bantuan Dibangun Tanpa APBN, Tzu Chi & Menteri Ara Berkontribusi
Bantuan Rp 10.000 Per Hari dari Mensos: Jadup 3 Bulan untuk Korban Bencana Sumatera
Lisa Mariana Minta Maaf ke Atalia via DM: Unggah Bukti & Reaksi Warganet