"Itu semua proses, perlu proses. Karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)," lanjutnya.
Dalam SPDP itu, Mahfud mengatakan sudah tercantum nama dan inisial yang dituju untuk penyidikan lebih lanjut.
"Saya kira udah jelas masyarakat, ini orangnya. Bahwa kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan, dan sebagainya itu memang harus lebih hati-hati," jelas Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga ingin menyelamatkan Ponpes Al-Zaytun. Menurutnya, produk ponpes tersebut bagus.
"Al-Zaytun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus, anaknya pinter-pinter, sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma, bagaimana menyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap Panji Gumilang," tegas Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan pemerintah tidak akan menutup Al-Zaytun. Pemerintah akan terus membina dan mengembangkan sesuai dengan hak konstitusional lalu akan melakukan kontrol terhadap materi yang diberikan di Al-Zaytun.
Kendati demikian, pemerintah mengembalikan hak kepada murid dan wali untuk memilih mengenai kelanjutan di Ponpes tersebut.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Emil Audero Siap Hadapi Juventus, Bekas Klubnya di Liga Italia: Preview & Link Live Streaming
KR, Pemasok Narkoba Onadio Leonardo yang Dibekuk di Sunter, Diungkap Polisi
Kecelakaan Maut di Merauke: Truk Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas, Pengemudi Kabur
Tawuran Berdarah di Depok: 2 Remaja Terluka Bacokan Celurit, Ini Kronologinya