Selain masalah pembangunan fisik, yang jauh lebih dihitung dan diantisipasi Jokowi ialah beberapa kemungkinan skandal proyek yang beraroma KKN, baik di jajaran pemerintahan maupun di kalangan keluarganya.
Terasa ketidakpercayaan atau malah ketidaksukaan Jokowi terhadap Anies, berkorelasi dengan saat tidak berkuasa lagi Jokowi dan kroninya, akan berhadapan dengan masalah hukum.
Pertimbangan Jokowi dalam aspek itu bisa dianggap wajar dan menjadi masalah serius karena bukan hanya kasus KKN. Rezim kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi rentan berhadapan dengan pertanggungjawaban masalah pelanggaran berat HAM, pembajakan konstitusi, dan mengebiri demokrasi.
Beberapa hal tersebut memaksa Jokowi diantaranya harus ikut cawe-cawe pilpres 2024 dan disinyalir berupaya menjegal dan melakukan kriminalisasi Anies yang dianggap capres paling kuat dan didukung rakyat.
Anies kian tak terbendung sekaligus membahayakan kepentingan Jokowi dan kroninya, serta oligarki yang kadung melakukan investasi besar-besaran, yang sarat watak kolonial dan imperium.
Jokowi yang dinilai publik sebagai boneka oligarki, tentunya harus membela mati-matian kepentingan oligarki dan keselamatan ia sendiri, keluarga serta kroni-kroni sekelilingnya.
Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan.
Bekasi Kota Patriot.
1 Muharram 1445 H/19 Juli 2023.
*(Penulis adalah Ketua Umum Bronies (Relawan Bro Anies)
Artikel Terkait
2.603 Rumah Bantuan Dibangun Tanpa APBN, Tzu Chi & Menteri Ara Berkontribusi
Bantuan Rp 10.000 Per Hari dari Mensos: Jadup 3 Bulan untuk Korban Bencana Sumatera
Lisa Mariana Minta Maaf ke Atalia via DM: Unggah Bukti & Reaksi Warganet
Pembangunan Huntara Agam Ditarget Selesai 1 Bulan, Prabowo Janjikan Hunian Tetap 70 m²