Selain itu ia juga menemukan anggaran untuk pengembangan UMKM di Kabupaten yang tidak langsung berdampak pada masyarakat.
"Yang kedua ini contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD Kabupaten. Pengembangan UMKM, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro total anggaran Rp 2,5 miliar, total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 Miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas," sebut Jokowi.
Contoh ketiga ia menemukan, pembangunan dan rehabilitasi Balai Penyuluhan dari Pemerintah Kabupaten, dengan anggaran Rp 1 miliar, yang mana RP 734 juta digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat.
Jokowi menyebut anggaran aneh di pemerintah daerah ini tidak hanya pada satu-dua kabupaten. Melainkan sangat banyak hingga ribuan.
"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan, bukan hanya tiga contoh ini. banyak ribuan yang seperti ini. mestinya yang namanya overhead itu ya 20% atau paling banyak 25% ini kebalik," kata Jokowi.
Sumber: cnbc
Artikel Terkait
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?
Oknum Polisi Diperiksa Propam Usai Viral Tuding Penjual Es Gabus Pakai Spons
Alasan Ahok Mundur dari Pertamina: Beda Pandangan Politik dengan Jokowi Terungkap di Sidang