Jadi Bapak ke sana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus membangun istana. Kantor-kantor kementerian, perumahan-perumahan menterinya dan infrastruktur dasar, sekaligus, paralel," kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan hingga 31 Mei 2023, tercatat ada 228 Letter of Intent (LoI atau surat minat) untuk pembangunan IKN. IKN, lanjutnya, juga telah menerima kunjungan dari sekitar 95 perusahaan.
Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"Kalau ditanya seberapa serius mereka (investor), nanti sekarang ini lagi dibangun IKN itu kan infrastruktur dasarnya. Yang itu di-cover APBN. Begitu selesai masuk, baru investasi riilnya masuk.
Karena bagaimana memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai. Jadwalnya kapan? Akan direncanakan mulai masuk bulan Agustus, September tahun ini," katanya.
Sumber: tvOne
Artikel Terkait
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?
Oknum Polisi Diperiksa Propam Usai Viral Tuding Penjual Es Gabus Pakai Spons
Alasan Ahok Mundur dari Pertamina: Beda Pandangan Politik dengan Jokowi Terungkap di Sidang