PKS Kritik Kinerja Heru Budi Tak Lanjutkan Program Anies, PDIP: Pilih Jalur Sepeda apa Puskesmas?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pasang badan buat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang kinerjanya dikritik habis oleh PKS.

Sebagai informasi, kritikan dilontarkan PKS terhadap kinerja Heru lantaran program yang dijalankan eks Wali Kota Jakarta Utara itu dinilai tak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang sudah dicanangkan Gubernur Anies Baswedan sebelumnya.

Gembong justru menyebut, banyak program tak penting yang justru dibuat Anies dalam RPD 2023-2026 yang disusunnya itu.

“Ini kan kita bicara asas manfaat bagi rakyat Jakarta. Jadi, ini bukan soal melanjutkan atau tidak melanjutkan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/5/2023).

Politikus senior ini pun mencontohkan program jalur sepeda yang dicanangkan Anies dalam RPD 2023-2026.

Gembong menyebut, program itu tak terlalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lantaran jumlah penggunanya tak naik signifikan.

Baca juga: Heru Budi Kena Evaluasi PKS Gara-gara Anies Baswedan, PSI Minta Pj Gubernur DKI Bikin Terobosan

Bahkan, para pengguna sepeda road bike lebih sering menggunakan jalur umum dibandingkan jalur sepeda yang sudah susah payah dibangun Anies Baswedan.

“Kalau manfaatnya tidak banyak buat warga Jakarta, masak mau dilanjutkan, sementara yang kita gunakan itu duit rakyat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Gembong menilai, anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang lebih berguna bagi masyarakat.

Seperti rehabilitasi gedung sekolah hingga membangun fasilitas-fasilitas kesehatan di kelurahan yang belum memiliki puskesmas.

Baca juga: ‘Serang’ Jokowi Lalu Dipolisikan Relawan Ganjar, Anies Baswedan Kena Semprot PDIP: Bikin Gaduh!

Terlebih, berdasarkan kajian juga menyebutkan bahwa penggunaan jalur sepeda yang saat ini sudah tersedia belum maksimal.

“Jangan hanya mengejar kilometer, tapi manfaatnya tidak maksimal. Karena itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat yang sebetulnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tuturnya.

“Kalau berdasarkan kajian tidak maksimal, kenapa kota tidak alihkan saja untuk bangun puskesmas kelurahan. Kan itu jauh lebih lebih bermanfaat, itu kan pelayanan kesehatan dasar,” sambungnya.