Kritik atas Ketimpangan Pembangunan
Di hadapan Presiden, Mulyadi menyampaikan pandangannya bahwa pembangunan di Indonesia masih belum merata. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh konsentrasi kekuasaan yang masih terpusat di Jakarta.
"Menteri meresmikan jembatan, foto-foto untuk propaganda, nggak ada hasilnya. Karena kekuasaan tidak diberikan kepada daerah," tegas Mulyadi mengkritik.
Pernyataan ini menyoroti kesenjangan antara kemajuan fisik infrastruktur dengan efektivitas dan pemerataan manfaatnya bagi seluruh daerah di Indonesia.
Implikasi dan Diskusi Publik
Analisis ini memantik diskusi penting mengenai evaluasi pembangunan infrastruktur nasional. Poin tentang sentralisasi kekuasaan versus desentralisasi menjadi fokus untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa yang akan datang.
Artikel Terkait
Ahok Tantang Jaksa Periksa Jokowi untuk Bongkar Kasus Korupsi Pertamina Rp 285 Triliun
Reshuffle Kabinet Prabowo 2024: Juda Agung Wamenkeu, Sugiono Menko, dan Isu Pergantian Menkomdigi
Ahok di Sidang Korupsi Pertamina: Dorong Periksa Erick Thohir dan Jokowi untuk Ungkap Tuntas
Kritik Sejarawan JJ Rizal: Menteri Muda Era Revolusi vs Sekarang, Mana yang Lebih Matang?