Selain meninggalkan beban utang yang harus ditanggung hingga 60 tahun ke depan, proyek yang digagas pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga diduga mengalami markup, sehingga biaya pembangunannya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan penerapan di negara lain.
"Proyek ini juga sangat dipaksakan tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak lain," tambah Muslim.
Oleh karena itu, ia berharap agar kasus yang sedang diusut oleh KPK ini dapat segera mengungkap dan meringkus aktor utama di balik beban utang negara yang harus ditanggung selama puluhan tahun tersebut.
"KPK segera menetapkan tersangka, pelakunya karena KPK mengaku telah mengusutnya sejak Januari 2025. Siapa pun dia, Jokowi atau Luhut sekalipun," tegas Muslim.
Artikel Terkait
Budi Arie Masuk Gerindra: Settingan Jokowi untuk Dua Periode Prabowo-Gibran?
Prabowo Disebut Ksatria & Negarawan, Berani Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh
Relawan Kesehatan Tuntut Pencabutan Perpres 82/2018: Pasal 63 Dinilai Diskriminatif BPJS
Adies Kadir Tancap Gas Tangani Sengketa Lahan 534 Ha di Surabaya Pasca Dipulihkan MKD DPR