Spekulasi Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Dinilai Upaya Giring Opini Publik

Isu mengenai pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Oktober 2025 ramai disebut-sebut sebagai bentuk lobi politik. Isu ini diungkapkan oleh mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (Purn) TNI, Sri Rajasa, dalam video YouTube Abraham Samad Speak Up.

Sri Rajasa dalam videonya menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam posisinya sebagai Kapolri.

Merespons spekulasi tersebut, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyatakan bahwa pernyataan itu tidak dapat dipercaya karena tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menegaskan bahwa narasi semacam ini berisiko mengaburkan logika politik dan hukum negara.

Haidar Alwi menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukanlah produk barter politik. Mekanisme penetapan Kapolri memiliki prosedur formal yang melalui pertimbangan institusional dan etika pemerintahan yang jelas.

Ia memperingatkan bahwa pernyataan spekulatif seperti itu dapat mengganggu stabilitas opini publik. Narasi tersebut berpotensi menggeser ruang dialog publik dari argumentasi yang objektif menuju rumor politis yang dapat menstigmatisasi lembaga negara, dalam hal ini Polri.