GELORA.ME -Aksi ratusan ribu massa yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menekankan, kepala daerah agar berhati-hati membuat kebijakan yang sensitif.
"Kasus ini adalah pelajaran penting bagi pejabat publik dan Pemerintah secara umum dalam pengelolaan kebijakan publik yang tidak boleh semena-mena," kata Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.
Artikel Terkait
Pilkada Campuran: Kelebihan, Kekurangan, dan Ancaman Oligarki Menurut Prof. Didik J. Rachbini
KUHP Baru 2026: Ancaman Hukuman Penjara 3 Tahun untuk Penghinaan Presiden di Medsos
Menteri Keuangan Purbaya Tak Bisa Tidur Pantau APBN 2025, Defisit Diprediksi Melebar
Iwakum Kecam Teror pada Pegiat Medsos & Aktivis: Upaya Pembungkaman Kritik di Indonesia