Waduh! Usulan Pemakzulan Jadi Momentum, Karier Gibran Bisa Tamat Jika DPR Mau Usut Akun Fufufafa?

GELORA.ME - Misteri pemilik akun Fufufafa kembali diungkit di saat ada usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Kekinian, usulan pemakzulan yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI kini sudah bergulir di MPR/DPR RI.

Dalam siniar yang ditayangkan oleh akun Youtube Abraham Samad SPEAK UP pada Minggu (29/6/2025), pakar hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut jika karier Gibran bisa tamat sebagai wapres jika benar akun yang sempat aktif di platform KasKus itu adalah miliknya.

"Kalau benar akun (Fufufafa) itu adalah Gibran selesai memang dia," ujar Feri Amsari dalam siniar yang dipantau pada Senin (30/6/2025).

Diketahui, akun Fufufafa sempat membuat gempar publik karena kerap menghina sejumlah pejabat negara. 

Bahkan, akun itu diketahui kedapatan mengolok-olok Presiden Prabowo Subianto dan putranya, Didit Hediprasetyo alias Didit Prabowo.

Sejak membuat heboh jagat maya, akun Fufufafa sempat dikuliti oleh netizen dan dicurigai Gibran adalah pemiliknya. 

Namun, Gibran diketahui belum juga merespons soal kepemilikan akun Fufufafa itu.

Dalam siniar itu, Feri Amsari menganggap DPR bisa memanfaatkan momentum surat usulan pemakzulan agar juga mengusut polemik kepemilikan akun Fufufafa tersebut.

"Nah tugas DPR kan membongkar kebenaran apakah akun itu adalah milik Gibran milik Gibran atau tidak," bebernya.

Namun, menurut Feri Amsari, berdasarkan bukti-bukti yang sudah banyak beredar di media sosial, kepemilikan akun Fufufafa itu mengarah kepada Gibran.

"Sejauh ini kan banyak sekali bukti yang mengarah ke sana (Gibran) dan itu tembus logika yang wajar ya bahwa memang ada korelasi yang sulit dihindari bahwa antara akun Fufufafa dengan Pak Wakil Presiden (Gibran) punya ikatan di masa lalu," ujar Feri Amsari. 

Lebih lanjut, Feri Amsari berharap DPR menjalankan fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti soal akun Fufufafa yang dianggap kontroversial itu. 

Bahkan, Feri juga menyebut DPR bisa menggunakan sejumlah cara untuk bisa memanggil Gibrab, salah satunya dengan menggunakan hak interpelasi.